Terbaru  11 Maret 2010 - 06:22 GMT

UU Pemilu Birma dikecam

Aung San Suu Kyi

Suu Kyi diperkirakan masih dalam tahanan ketika pemilu berlangsung

Undang-undang Pemilihan Umum yang diumumkan penguasa militer Birma mengundang kecaman.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Philip Crowley mengatakan UU itu merupakan penghinaan terhadap proses demokrasi.

Birma melarang para tahanan politik termasuk pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi mengikuti pemilu yang akan datang.

Namun beberapa kantor Liga Nasional untuk Demokrasi dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak tahun 2003.

"Mungkin mereka ingin menunjukkan sikap fleksibel," ujar juru bicara LND Nyan Win.

Dia menambahkan, sekitar 100 kantor cabang LND telah dibuka lagi termasuk beberapa diantaranya di Rangoon.

'Lelucon'

Pemerintah Birma telah menyegel kantor-kantor cabang LND dengan lilin merah setelah serangan terhadap konvoi Suu Kyi oleh kelompok pro pemerintah 30 Mei 2003.

Sungguh UU ini sebuah lelucon dan bertentangan dengan peta jalan menuju demokrasi

Menteri Luar Negeri Filipina Alberto Romulo

"Ya ini langkah positif," katanya. "Saya kira mereka menginginkan kami mengikuti pemilu namun kami belum memutuskan mengenai hal ini. Kami masih perlu berbicara dengan para pemimpin tertinggi termasuk Daw Aung San Suu Kyi."

Namun dia melukiskan UU terbaru ini "tidak dapat sama sekali diterima".

Tidak hanya karena melarang Suu Kyi mengikuti pemilu tetapi juga mengharuskan partisipan mengikuti konstitusi tahun 2008 yang ditolak LND, katanya.

"Sama sekali tidak mungkin bagi kami mengikutinya," kata Nyan Win.

Kecaman juga muncul dari beberapa negara tetangga Birma seperti Filipina serta Amerika Serikat dan Inggris.

"Kecuali mereka membebaskan Aung San Suu Kyi dan mengizinkan dia serta partainya berpartisipasi dalam pemilu, UU ini sungguh sebuah lelucon dan bertentangan dengan peta jalan menuju demokrasi," ujar Menlu Filipina Alberto Romulo kepada kantor berita Associated Press.

Filipina adalah mitra Birma di Asean yang anggotanya jarang mengkritik satu sama lain.

"UU pendaftaran partai politik membuat sebuah penghinaan terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilu mendatang tidak memiliki kredibilitas," ujar Jubir Deplu AS Philip Crowley.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.