BBC navigation

KPU abaikan penolakan Prabowo

Terbaru  22 Juli 2014 - 17:53 WIB

KPU menyatakan haisl pilpres tetap sah secara hukum, walau ditolak Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum mengatakan pemilu presiden tetap sah secara hukum, sesuai Undang-Undang Pemilu, walaupun calon presiden Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU.

Anggota KPU, Hadar Gumay, mengatakan pihaknya juga akan tetap melanjutkan proses rekapitulasi hasil pemilu presiden.

"Tentang apakah kami bisa melanjutkan (rekapitulasi), apakah kita bisa mengambil keputusan tentang hasil (pemilu), apakah kami bisa menetapkan tentang siapa presiden dan wapres, kami bisa. Karena Undang-Undang Pemilu telah mengaturnya," kata Hadar Gumay di kantor KPU, Selasa (22/07) sore.

Proses rekapitulasi hasil pemilu presiden di kantor KPU, Selasa (22/07) sore, sempat terhenti ketika saksi kubu Prabowo menginterupsi dan membacakan ulang pernyataan bahwa pihaknya menolak hasil pilpres.

Mereka kemudian meninggalkan ruangan, walaupun proses rekapitulasi hasil pilpres tinggal menyisakan empat provinsi.

Tetapi tanpa dihadiri saksi kubu Prabowo, KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi di ruangan sidang kantor mereka.

'KPU bersikap imparsial'

Anggota KPU Hadar Gumay mengatakan hasil pemilu tetap sah secara hukum, walaupun ditolak oleh calon presiden Prabowo Subianto.

"Tidak ada masalah. Saksi (kubu capres) tidak hadir, tidak mau menandatangani, atau mereka memprotes, itu tidak masalah. Itu cuma menjadi catatan. Tetapi yang kami putuskan itu merupakan keputusan formal, resmi dan legal," kata Hadar Gumay.

Prabowo Subianto menuduh ada kecurangan sistematis dalam pilpres.

Sebelumnya, calon presiden Klik Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilu presiden 2014 karena dianggap cacat hukum, tidak jujur serta tidak adil.

Prabowo juga mengatakan, telah terjadi kecurangan masif, terstruktur, sistematis pada pelaksanaan pemilu 2014, sehingga dia menyatakan menolak pelaksanaan pilpres 2014.

Hadar Gumay menolak tuduhan Prabowo yang disebutnya tidak berdasar. "Kami memonitor semuanya. Saya kira tidak demikian. Kerja kami transparan dari bawah. Semua sudah dipublikasikan."

Dia juga memastikan bahwa KPU bersikap profesional dan tidak memihak salah-satu calon presiden. "Teman-teman di dalam (KPU) sudah bekerja secara imparsial. Kami tidak condong kemana-mana."

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.