BPJS: Banyak keluhan di bulan pertama JKN

  • 7 Februari 2014
BPJS
Lebih dari 400 ribu orang mendaftar ke BPJS di bulan pertama

Bulan pertama pelaksanaan skema asuransi kesehatan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diakui masih banyak diwarnai keluhan peserta.

Pengalihan sistem dari skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jamkesmas Daerah menurut BPJS masih menyisakan penyesuaian penyelenggaranya.

"Memang fakta di lapangan seperti itu. Fakta itu lah yang nanti jadi bahan perbaikan baik bagi BPJS maupun lembaga lain terkait," kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Purnawarman Basundoro.

Pasien miskin yang biasanya menerima layanan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan model Jamkesmas atau Jamkesda antara lain mengeluhkan pungutan biaya dari layanan kesehatan setelah skema berpindah pada BPJS.

Seperti dilaporkan Wartawan BBC Indonesia Dewi Safitri, beberapa rumah sakit juga dilaporkan menolak memberikan obat tertentu dengan alasan habis kepada pasien BPJS.

"Menkes telah mengeluarkan Surat Edaran terkait hal ini, khusus untuk pasien penyakit kronis pasien dapat menerima obat hingga 30 hari," tambah Purnawarman.

Animo masyarakat positif

Untuk rumah sakit yang masih meminta tambahan biaya pasca perawatan, Purnawarman mengatakan sudah ada beberapa yang dikenai teguran Menkes.

Meski banyak keluhan, animo masyarakat terhadap BPJS diklaim sangat tinggi dimana peserta mandiri - yang mendaftar dan membayar beasiswa iurannya preminya sendiri - sepanjang Januari telah mencapai lebih dari 460 ribu jiwa.

BPJS mengatakan hingga hari ini sudah lebih dari 116 juta orang Indonesia dilindungi asuransi baik yang berbasis mandiri, pembayaran melalui lembaga pemberi kerja atau asuransi miskin yang didanai pemerintah.

Hingga akhirnya 2014 ditargetkan 121 juta orang Indonesia dilindungi dengan skema kesehatan ini.

Pemerintah mengklaim BPJS adalah salah satu sistem asuransi kesehatan terbesar di dunia, dengan target akhirnya menjamin layanan kesehatan bagi 235 juta warga pada tahun 2019.

Berita terkait