BBC navigation

Pelantikan bupati Gunung Mas diupayakan

Terbaru  30 Desember 2013 - 21:53 WIB
anti corruption indonesia

Sentimen antikorupsi kian meningkat di tengah masyarakat.

Kontroversi seputar pelantikan Bupati Gunung Mas yang juga berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hambit Bintih, masih berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menolak izin pelantikan bupati tersebut.

Terkait hal ini, pemerintah mengakui melantik atau tak melantik Hambit Bintih menjadi persoalan yang sulit.

Direktur Jenderal Kesbangpol pada Kementerian Dalam Negeri, A. Tanribali, mengatakan masih mengupayakan pelantikan dilangsungkan dengan membicarakannya lebih lanjut dengan KPK.

"DPRD Kabupaten Gunung Mas mengirim surat kepada KPK meminta untuk menghadirkan bupati untuk pelantikan. Mendagri sedang mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk pelantikan ini," kata Tanri dalam jumpa pers pada Senin (30/12) di Kementerian Polhukam, Jakarta.

UU Pemerintahan Daerah menyebut pemenang Pilkada harus dilantik, dan kemudian ia bisa dinonaktifkan setelah pelantikan.

Namun KPK menolak memberi izin pelantikan dengan alasan tak ada ketentuan tegas yang menyatakan seseorang yang dipilih dan diduga kemudian korupsi terkait pemilihan dirinya pada akhirnya harus dilantik.

KPK mengatakan pelantikan Hambit dikhawatirkan justru akan meningkatkan rasa tak percaya masyarakat pada keabsahan pemerintahan setempat.

"Untuk bisa dinon-aktifkan, seseorang harus dilantik terlebih dulu, seperti itu aturan mainnya."

Ryaas Rasyid

'Sesuai peraturan'

Pakar hukum Ilmu Pemerintahan Profesor Ryaas Rasyid mengatakan KPK tidak seharusnya menghalangi pelantikan calon bupati terpilih Gunung Mas untuk kemudian dinon-aktifkan kembali.

Menurut Ryaas, pelantikan itu sudah sesuai dengan aturan ketatanegaraan yang berlaku.

"Untuk bisa dinon-aktifkan, seseorang harus dilantik terlebih dulu, seperti itu aturan mainnya," kata Ryaas.

Meski mengakui ada perbenturan dengan unsur moral dalam kasus hukum ini, menurut Ryaas, dalam penyelenggaraan negara pemerintah harus tetap mengikuti aturan yang ada.

Lebih lanjut ia menyayangkan sikap Kementerian Dalam Negeri yang membiarkan masalah ini terus berlanjut.

"Seharusnya Mendagri tegas terbitkan SK Pelantikan [bupati] agar permasalahannya tidak berlarut-larut," kata Ryaas.

Bukan pertama

Peristiwa semacam ini bukan pertama kali terjadi dalam pelantikan kepala daerah di Indonesia. Sebelumnya ada tiga kepala daerah yang terkena masalah korupsi dilantik untuk kemudian langsung dinonaktifkan.

Pada April 2012 lalu Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, Khamamik dan Ismail Ishak, dilantik di Rutan Menggala, Lampung.

Ismail ditetapkan bersalah oleh pengadilan terkait kasus korupsi dana BUMD Tuba pada 2006.

Sementara itu tahun 2011, Jefferson Rumajar dilantik sebagai Walikota Tomohon dengan status sebagai terdakwa dugaan korupsi APBD.

Pada tahun yang sama Yusak Yaluwo juga dilantik sebagai bupati Boven Digoel meski berstatus terdakwa perkara korupsi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.