Indonesia 'harus berjuang keras' di WTO

  • 3 Desember 2013
agriculture
India menolak campur tangan asing dalam ketahanan pangan mereka.

Konferensi tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali dibuka sore ini (Selasa, 03/11) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.

Setelah rangkaian perundingan untuk menemukan kesepahaman dalam membuat aturan perdagangan antar negara dimulai 12 tahun lalu, masalah subsidi pertanian dan tarif perdagangan produk pertanian masih menjadi persoalan utama dalam konferensi ini.

Seperti juga dalam berbagai forum sebelumnya, kesepakatan tak kunjung didapat karena tarik-menarik kepentingan terutama antar kubu negara-negara yang terbagi dalam kelompok negara maju dan berkembang.

"Indonesia harus berjuang mumpung sekarang menjadi tuan rumah," kata pengajar Ilmu Ekonomi dan pengamat Ahmad Erani Yustika, Selasa (03/11).

Berkaca pada alotnya perundingan sebelumnya sepanjang 12 tahun terakhir, negosiasi diramalkan akan berlangsung sengit terutama menyangkut posisi subsidi sektor pertanian. Negara seperti India yang belum lama mengesahkan aturan keamanan pangannya diperkirakan akan jadi salah satu motor penentu arah perundingan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono kepada wartawan BBC Indonesia Arti Ekawati, mengatakan Indonesia tak boleh mudah terbawa agenda kepentingan negara lain.

"Kepentingan Indonesia harus terlebih dahulu diamankan. Kalau kepentingan kita tidak aman, tidak harus kita meratifikasi (kesepakatan)."

Delegasi Indonesia 'meragukan'

Berdasarkan persetujuan WTO di Uruguay pada tahun 1994, disepakati bahwa negara maju boleh memberikan subsidi pertanian sebesar 5% sedangkan negara berkembang sebesar 10%.

Dalam perkembangannya Indonesia dan beberapa negara lain berencana mengajukan perpanjangan pemberian subsidi pertanian dan penambahannya menjadi 15% untuk negara berkembang.

Menurut Sugiyono sistem subsidi pangan sangat vital bagi Indoensia karena besarnya ketergantungan pada impor termasuk dalam komoditi kedelai, garam, jagung, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan gandum.

Tapi upaya ini tak akan mudah karena pasti ditolak negara maju.

"Kalau ada subsidi di pertanian, para petani kita terdorong untuk memproduksi lebih banyak dan mereka (negara maju) tidak leluasa memasarkan produknya ke Indonesia, nah itu dianggap merintangi," tambah Sugiyono.

wto
Dirjen WTO, Roberto Azevedo, mengatakan akan ada konsekuensi serius bila terjadi kegagalan di Bali.

"Mereka ingin impor bebas masuk ke Indonesia dan kita tidak boleh merintangi, sementara kita, seperti contohnya kedelai, kadang kita (berlakukan sistem) buka tutup, kadang ada tarif kadang tidak."

Meski demikian Ahmad Erani Yustika meragukan delegasi Jakarta akan optimal membela kepentingan Indonesia dalam forum itu.

"Indonesia selama ini tidak cukup menyiapkan diri. Tidak ada kekuatan tertentu dari indonesia untuk pengaruhi negara lain sehingga [proposal Indonesia] punya potensi untuk disetujui oleh negara lain," kata Eran.

Bisa gagal

Dirjen WTO Roberto Azevedo memperingatkan kemungkinan terjadinya kegagalan konferensi Bali, mengingat sikap negara anggota yang memilih "berhenti mengambil keputusan politik yang sulit."

"Ini menghalangi kita sampai ke garis finish," dia menambahkan.

Diantara beberapa hal yang akan didiskusikan dalam pertemuan ini adalah aturan baru untuk merampingkan prosedur kepabeanan dan mempercepat perdagangan global.

Topik paling krusial adalah masalah pertanian dan keberlanjutan program ketahanan pangan, seperti yang dijalankan oleh pemerintah India.

India menolak upaya campur tangan pihak luar dalam urusan ketahanan pangan mereka.

agriculture
Perampingan kepabeanan dan ketahanan pangan termasuk isu yang akan dibahas.

Terhadap penolakan ini Azevedo mengatalan bahwa "kegagalan di Bali akan membawa konsekuensi serius bagi sistem perdagangan multilateral."

Namun, baik Erani maupun Sugiyono mengatakan bila tidak tercapai kesepakatan pada saat ini maka kesepakatan yang lama akan tetap dipakai sebagai acuan.

"Selanjutnya akan dibahas lagi pada pertemuan mendatang. Hal seperti itu biasa terjadi pada perdagangan internasional," kata Sugiyono.