Pekerja gelap Indonesia pulang dari Arab Saudi

  • 11 November 2013
saudi
Kepulangan pekerja gelap ini dilakukan setelah masa amnesti berakhir.

Ratusan warga negara Indonesia yang tak punya izin tinggal di Arab Saudi kini sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah mendarat di Jakarta pada Minggu (10/11) kemarin.

Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Poeloengan, mengatakan sebanyak 484 orang -yang terdiri dari 404 perempuan dan 80 anak-anak- dikembalikan ke daerah asal dengan jalur darat dan udara.

"Sehabis pendataan, mereka ambil barang, kemudian sesuai data masing-masing kami langsung antarkan," katanya.

Para pegiat hak buruh migran sebelumnya sempat menganjurkan pemerintah agar menahan dulu kepulangan pekerja gelap ini ke daerah.

Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa menggali informasi dari para WNI yang kebanyakan TKI perihal permasalahan yang mereka hadapi di perantauan, sehingga informasi ini kelak berguna untuk perbaikan perlindungan buruh migran di masa depan.

Namun Lisna mengatakan sulit untuk menampung dulu pekerja gelap ini di Jakarta karena kondisi mereka yang kelelahan.

"Saya rasa Kementrian Luar Negeri sudah aktif di Jeddah, persoalan-persoalan ini sudah diketahui di sana," lanjutnya.

Belum ada solusi

Ini merupakan gelombang pertama pemulangan WNI pekerja gelap dari Arab Saudi sejak masa amnesti berakhir pada 3 November kemarin.

Sebanyak 7.800 orang, menurut KJRI Jeddah, saat ini masih menunggu dipulangkan. Mereka kini menghuni tempat detensi imigrasi Shumiasi yang baru didirikan pemerintah Saudi.

Namun diperkirakan masih ada ribuan yang terlantar di luar gedung detensi, seiring dihentikannya aliran masuk imigran gelap asing di pusat detensi itu untuk sementara.

Konsul Pelayanan Warga di KJRI Jeddah, Sunarko, menghimbau pekerja gelap asal Indonesia yang masih memiliki tempat tinggal untuk tetap di rumahnya dan tidak bersikap reaktif.

Pasalnya, KJRI Jeddah juga masih belum menemukan solusi untuk membantu para WNI yang terlantar di luar bangunan detensi.

"Kita hanya bisa upayakan makan atau minum, kita belum dapat solusi yang terlantar ini bagaimana. Apakah disediakan tenda atau bagaimana, tetapi itu perlu kesepakatan di tingkat atas," katanya.

Berita terkait