Pengusaha dan pengamat pertanyakan indeks daya saing

  • 9 Oktober 2013
Pabrik tekstil
Industri tekstil sangat memerlukan dukungan infrastruktur terutama listrik.

Laporan terbaru Indeks Daya Saing Global menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 148 negara di dunia atau naik dari peringkat 50 tahun lalu.

Dalam penilaiannya Forum Ekonomi Dunia -yang menyusun indeks ini- menyebut peningkatan daya saing Indonesia muncul dari perbaikan dalam penyediaan infrastruktur serta naiknya standar upah tenaga kerja.

Tetapi pelaku usaha nampaknya meragukan ragam penilaian yang terkait dengan infrastruktur.

"Ini penilaian dari mana? Infrastruktur yang mana?" seru Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesian (APRINDO), Tutum Rahanta.

Tutum justru menggarisbawahi mandegnya pertumbuhan infrastruktur padahal dalam beberapa tahun terakhir ekonomi tumbuh pesat.

"Alasannya klasik sekali: pembebasan lahan, anggaran, kasus korupsi, terus begitu," tambahnya.

Di sektor daya listrik, infrastruktur juga dianggap sangat jauh mencukupi kebutuhan pemasangan baru padahal sangat menentukan kelangsungan industri pengolahan.

"Anda tahu di Sumatera setiap saat ada yang teriak soal pemadaman. Hidupnya rata-rata seminggu cuma empat hari," keluh Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Meski naik peringkat, dalam indeks yang sama tingkat daya saing Indonesia di kawasan ASEAN masih berada di bawah Malaysia (24), Brunei (26), dan Thailand (37).

Protes pengusaha soal infrastruktur sudah lama muncul, dan masih selalu muncul hingga kini.

Mega proyek

Pemerintah telah mencoba berbagai upaya untuk memenuhi besarnya kebutuhan infrastruktur terutama di sektor jalan, pelabuhan dan energi listrik.

Jalan di Indonesia
Panjang jalan di Indonesia belum bertambah signifikan sejak 2010.

Antara lain dengan sejumlah mega proyek percepatan infrastruktur dan koridor pembangunan yang sejak 2011 ditargetkan akan menyerap anggaran hingga Rp755 triliun.

Beberapa target jangka panjang yang mestinya dicapai tahun 2014 diakui pemerintah sulit dikejar termasuk pembangunan jalan dan jalon tol yang masing-masing baru terealisir separuh dan seperenamnya.

Akibatnya produk Indonesia dianggap kehilangan keunggulannya dibanding para pesaing terdekat.

"Di regional ASEAN saja biaya distribusi 6-7%, sementara kita bisa sampai 17%, apa ini menunjukkan kita tambah efisien?" gugat Tutum Rahanta.

Sementara Ade Supriatna mengatakan besarnya eksodus relokasi industri dari kawasan Jobedetabek ke wilayah lain menunjukkan gagalnya perbaikan infrastruktur.

"Kita enggak sanggup lagi deh bertahan di (Pelabuhan) Tanjung Priok, transportasinya ke pabrik sangat lambat. Makanya kita pindahkan ke Jawa (Tengah)," kata Ade tentang relokasi sejumlah pabrikan tekstil lokal.

Jawa lebih beruntung

Soal pasokan listrik, menurut Ade Jawa masih sedikit lebih beruntung dibanding luar Jawa. Tetapi ia menyebut kondisi ini 'sulit bertahan lama'.

"Masalahnya pembangunan pembangkit baru dihambat terus, terlalu banyak vested interest penguasa daerah dan masyarakat setempat," tudingnya.

Pengamat Enny Sri Hartati menilai perbaikan ranking daya saing Indonesia sangat wajar meski ia juga mengaku tak memahami naiknya peringkat infrastruktur Indonesia.

"Justru kelemahan pokok untuk daya saing kita itu ada di infrastruktur, birokrasi dan high cost economy," kata Direktur lembaga riset ekonomi INDEF ini.

Naiknya peringkat ekonomi, menurut Enny, belum diikuti dengan kemampuan menyesuaikan kebutuhan sektor infrastruktur dan efisiensi birokrasi.

Di sisi lain penilain tentang perbaikan infrastruktur ini justru ditakutkan pengusaha akan jadi bumerang bagi sektor itu sendiri.

"Kita malah takut nanti pemerintah terlena dengan penilaian ini. Jadinya malah infrastruktur enggak jadi jalan beneran," kata Tutum Rahanta.