Menpora menjadi tersangka dalam kasus Hambalang

  • 6 Desember 2012
Andi Mallarangeng
Keterlibatan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang disebut oleh M. Nazaruddin.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang.

Status tersangka Andi Mallarageng terungkap dalam surat pencegahan ke luar negeri atasnya yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis, 6 Desember 2012.

Isu lengkap surat pencegahan itu sudah dimuat oleh berbagai media di Indonesia.

Surat itu menyebutkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.

Namun Andi menyatakan belum menerima surat resmi dari KPK sehubungan dengan status tersangka dan pencegahan ke luar negeri itu.

"Sejak awal, saya selalu mengatakan bahwa saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk bekerja sama penuh dalam pengusutan kasus ini. Biar jelas kasusnya," tegas Andi di kantornya, Kamis 6 Desember, seperti dikutip situs internet Kompas.

Kerugian ratusan miliar

Dugaan keterlibatan Andi dalam kasus ini pertama kali diungkapkan oleh tersangka lain, M. Nazaruddin. Mantan bendahara Partai Demokrat itu pernah mengatakan bahwa Andi Mallarangeng menerima uang dari perusahaannya senilai Rp5 mliar.

Tuduhan ini sudah berulangkali dibantah oleh Andi Mallarangeng, yang antara lain dituduh membiarkan Sekretaris Menpora, Wafid Muharram, melampaui wewenang menteri dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp50 miliar.

KPK juga sudah memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang namun sebagai saksi.

Proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 2,5 triliun, dengan rincian Rp1,1 triliun untuk konstruksi proyek dan Rp 1,4 triliun untuk pengadaan barang dan jasa.

Audit BPK memperkirakan kasus korupsi di proyek tersebut menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp 243,66 miliar.

Berita terkait