Presiden SBY akan tanggapi pembubaran BP Migas

Terbaru  14 November 2012 - 14:00 WIB

Presiden SBY akan menjelaskan sikap pemerintah atas putusan MK yang membubarkan BP Migas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan penjelasan kepada pers pada Rabu (14/11) sore tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas karena dianggap tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya akan menyampaikan penjelasan saya mengenai BP Migas, ini saya pandang penting, karena ada pengaruhnya terhadap investasi," kata Presiden Yudhono kepada wartawan, ketika menunggu kedatangan Perdana Menteri Swedia di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/11) pagi.

"Saya akan menyampaikan penjelasan saya mengenai BP Migas, ini saya pandang penting, karena ada pengaruhnya terhadap investasi."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, Selasa (13/11), menyatakan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) -- yang diatur dalam UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi -- bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

MK, dalam amar putusannya, juga menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena dipengaruhi pihak asing.

Putusan MK ini berdampak pada beralihnya fungsi dan wewenang BP Migas ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Uji materi atas UU no 22 tahun 2001 diajukan oleh 42 pemohon, baik perorangan ataupun organisasi.

Para pemohon -- diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin, ketua DPD Laode Ida, bekas Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi, pengamat energi Kurtubi -- menilai keberadaan UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengeloaan minyak dan gas sehingga mudah dipenagruhi oleh pihak asing.

Nasib kontrak kerjasama

Pada Selasa (13/11) petang, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dan menteri terkait menggelar rapat terbatas membahas dampak dari putusan MK tersebut, utamanya terhadap kontrak minyak dan gas bumi.

"Kami adalah badan pelaksana sesuai amanat UU Migas, dan UU itu dibuat oleh DPR dan pemerintah."

Kepala BP Migas R Priyono.

Menurut Ketua MK Mahfud MD, urusan kontrak yang sedang berlangsung dan dibuat dengan BP Migas, berlaku sampai habis masa kontraknya. "Atau berlaku sampai ada perjanjian baru," kata Mahfud kepada pers, Selasa kemarin.

Sementara itu, seperti dilaporkan media nasional, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan produk hukum agar seluruh fungsi yang dijalankan BP Migas tetap dapat berjalan.

Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kontrak kerjasama berjalan seperti biasa. "Kami minta karyawan (BP Migas) bekerja seperti biasa," katanya.

Adapun Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, pembentukan BP Migas merupakan bagian proses reformasi. "Kami adalah badan pelaksana sesuai amanat UU Migas, dan UU itu dibuat oleh DPR dan pemerintah," katanya, Selasa (13/11).

Menurut Priyono, pembubaran BP Migas akan berpotensi menimbulkan kerugian, karena kontrak kerjasama tidak lagi diakui mencapai 70 miliar Dollar AS.

Saat ini, menurutnya, terdapat 900 pekerja langsung dalam BP Migas dan sekitar 500 pekerja alih daya.

Dia juga khawatir, keputusan MK itu akan menganggu kegiatan operasi perminyakan, tidak ada kepastian hukum sehingga akan memperburuk iklim investasi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.