BBC navigation

PBB minta kasus Munir dibuka kembali

Terbaru  13 November 2012 - 17:13 WIB
munir said thalib

PBB meminta agar pengadilan atas Muchdi Purwopranjono ditinjau ulang

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia meminta pemerintah Indonesia "memberikan keadilan untuk Munir Said Thalib."

Pernyataan itu disampaikan Navi Pillay di Jakarta, Selasa (13/11). Pillay berada di Indonesia untuk menghadiri Bali Democracy Forum dan bertemu dengan para pejabat serta perwakilan sejumlah organisasi.

"Saya menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri bahwa dunia menunggu keadilan bagi pejuang HAM Munir Said Thalib yang dibunuh pada 2004," kata Pillay, seperti dilaporkan wartawan BBC Sri Lestari.

"Saya meminta adanya investigasi pembunuhan dan peninjauan kembali di pengadilan atas Muchdi Purwopranjono untuk memperjelas pertanggungjawaban atas pembunuhan," katanya lagi.

navi pillay

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay bertemu dengan kelompok minoritas

Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum kunjung tuntas hingga sekarang juga menjadi perhatian Pillay.

"Saya menghimbau pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc sesuai UU No 26/2000 dan menyelidiki penghilangan paksa aktivis mahasiswa di 1990an," kata dia.

Ia juga mengatakan telah mengutarakan kekhawatirannya akan meningkatnya kekerasan di Papua tahun ini dan merekomendasikan bahwa pemerintah mengambil langkah lebih jauh untuk memastikan para pelaku diadili sesuai hukum.

Perhatian pada kelompok minoritas

Sebelumnya, Navi Pillay bertemu dengan perwakilan kelompok-kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan intoleransi beragama termasuk komunitas penganut Syiah, Ahmadiyah, jemaat Gereja Yasmin Bogor dan Gereja Filadelfia Bekasi.

Dalam pertemuan itu Pillay akan memastikan kasus-kasus intoleransi itu diangkat dalam pertemuan-pertemuannya dengan para pejabat tinggi Indonesia, seperti disampaikan perwakilan Gereja Yasmin, Bona Sigalingging yang ikut dalam pertemuan itu.

Sedangkan di tingkat internasional jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius menangani kasus-kasus ini sebagaimana mestinya dalam konteks hukum dan konstitusi, maka yang dapat dilakukan Pillay adalah membuat persoalan ini tetap ada di tingkat global.

"Komisi Tinggi HAM PBB memang tidak bisa rekomendasikan untuk mengadili orang karena memang mandat dia secara hukum adalah mendorong setiap pemerintahan mendorong mekanisme HAM berjalan baik," kata Wakil Direktur Human Rights Working Group, Choirul Anam dalam wawancara dengan wartawan BBC Andreas Nugroho, Senin (12/11).

Namun Anam mengatakan dalam beberapa forum internasional Indonesia terancam dipermalukan jika tidak melaksanakan rekomendasi yang dianjurkan oleh lembaga ini.

"Di beberapa forum ada mekanisme seperti naming and shaming atau menyebut nama dan mempermalukan untuk negara yang melakukan pelanggaran HAM pola ini muncul sepert pada sidang UPR beberapa waktu lalu," tambahnya.

UPR adalah Universal Periodic Review atau kajian secara periodik terhadap negara di dunia terkait pelaksanaan mekanisme HAM pada Dewan HAM PBB.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.