BBC navigation

MK tolak permohonan uji materi UU Intelijen

Terbaru  10 Oktober 2012 - 20:43 WIB
mahkamah_konstitusi_mk

Pemohon uji materi UU Intelijen menilai aturan tersebut berpotensi melanggar HAM.

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya menolak secara kesuluruhan permohonan gugatan uji materi terhadap UU UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang diajukan oleh 18 pemohon perorangan dan lembaga yang daintaranya adalah Imparsial, SETARA, YLBHI dan AJI.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahcfud MD.

Sebelumnya para pemohon mengatakan beberapa Pasal dalam UU tersebut telah melahirkan sejumlah ancaman bagi jaminan kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan pers.

Selain itu, undang-undang yang seharusnya menjaga tegaknya akuntabilitas intelijen ini, beberapa bagiannya malah membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga intelijen

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim MK mematahkan seluruh dalil pemohon yang menyatakan pasal-pasal dalam UU ini berpotensi melanggar prinsip HAM dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

MK misalnya mengatakan bahwa aturan tentang penggalian informasi, aturan tentang rekomendasi terhadap keberadaan lembaga asing yang beroperasi di Indonesia sudah sesusai dengan UUD 1945 begitu juga dengan aturan soal penyadapan.

"Berdasarkan pertimbangan yang telah disusun, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyadapan dalam UU 17 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 menurut mahkamah tidak beralsan menurut hukum," kata salah satu anggota Majelis Hakim.

Batasan Informasi

Sementara soal pembatasan akses informasi yang dinilai rahasia hakim juga menilai UU Intelijen sudah memiliki kategori yang jelas dengan apa yang disebut sebagai informasi rahasia.

"Kami sangat kecewa dengan keputusan ini setidaknya ini melanggengkan seluruh ketakutan kita akan UU ini yang akan dipraktekan secara meluas di kemudian hari"

Nurcholis

"Berdasarkan pertimbangan maka aturan ini telah memberikan keseimbangan antara kepentingan negara yaitu menjaga rahasia negara dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi seluruh warga negara"

Pasca putusan tersebut sejumlah penggugat mengungkap kekecewaannya terhadap pertimbangan hakim mahkamah konstitusi.

"Kami sangat kecewa dengan keputusan ini setidaknya ini melanggengkan seluruh ketakutan kita akan UU ini yang akan dipraktekan secara eksesif di kemudian hari," kata salah satu pengacara penggugat, Nurcholis.

"MK menyandarkan definisi soal ancaman dan rahasia intelijen pada peraturan pemerintah sehingga menjadi sangat fleksibel. Ini menurut kami keliru karena jika nantinya rezimnya buruk maka dapat menyalahgunakan UU ini."

Sementara itu Direktur Strategis dan Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Mayjen Puguh Santoso mengatakan aturan ini telah jelas membatasi peran intelijen dalam kerjanya di lapangan.

"Pengawasan ini tidak boleh lepas itulah kontrol publik nah UU ini menjadi penting karena merupakan komitmen jadi bukan disusun untuk menguntungkan rezim," kata Puguh.

"Ketika aturan profesi ini ditabrak harus ada pertanggungjawaban."

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.