Setara prihatin Perda syariah Tasikmalaya

Terbaru  6 Juni 2012 - 14:46 WIB

Rencana pemerintah kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk menerapkan Perda Syariah yang antara lain mewajibkan pemakaian jilbab bagi perempuan muslim di wilayah hukum Tasikmalaya dikecam sebagai sesuatu yang inkonstitusional oleh aktivis dari kelompok Setara untuk Demokrasi dan Perdamaian.

"Hal ini bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara Indonesia. Konstitusi mengatakan sumber segala hukum adalah Pancasila.... Jika ada UU dan Perda yang mengacu pada agama tertentu meski [agama itu] mayoritas, jelas bertentangan dengan konstitusi," kata Bonar Naipospos dari Setara.

Berdasarkan data Setara, saat ini di Indonesia terdapat 154 Perda tentang syariah yang tersebar di 76 daerah tingkat dua.

Perda No 12 /2009 itu berisi tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam dan bertujuan mengendalikan 15 'perilaku tidak terpuji' antara lain korupsi, perzinahan, homoseksualitas, perdukunan dan premanisme.

Media setempat juga memberitakan bahwa Pemkot Tasikmalaya akan membentuk satuan polisi syariah yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran Perda Syariah termasuk memberi sanksi pada perempuan muslim yang tidak menutup aurat dan berjilbab.

"Kita negara Bhineka Tunggal Ika, hal itu menjadi landasan hidup bersama dan tidak ada perbedaan apakah daerah itu tingkat dua atau apa," kata Bonar.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.