BBC navigation

Menkumham: Grasi Corby bagian 'diplomasi peringanan hukuman'

Terbaru  24 Mei 2012 - 14:02 WIB
schapelle_corby

Pemberian grasi kepada Schapelle Corby digugat pegiat anti narkoba.

Pemerintah Indonesia mengatakan pemberian keringanan hukum terhafap terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby merupakan langkah untuk mendorong pembebasan tahanan Indonesia di Australia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin menjelaskan langkah peringanan hukuman terhadap warga asing pernah pula dilakukan kepada warga negara Malaysia dan Arab Saudi.

Amir mengingatkan kepada sejumlah anggota DPR yang mengritiknya bahwa kebijakan tersebut belakangan mampu mendorong pembebasan tahanan asal Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan Australia.

"Mereka lupa bahwa begitu banyak warga kita yang kita juga selamatkan dengan diplomasi peringanan hukuman seperti ini baik di Malaysia dan Australia," kata Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

"Kita harapkan anak-anak kita yang berada di bawah umur (yang ditahan di Australia) bisa kembali berkumpul dengan keluarganya."

Meski demikian Amir membantah bahwa ada perjanjian resmi soal ini antara Indonesia dengan Australia.

"Seperti kata Pak Sudi (Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet) tidak ada deal khusus, ini hanya kemanusiaan saja dan tidak pernah dijadikan prasyarat pembebasan Corby akan berbalas dengan apa."

Kasus berbeda

Keputusan pemerintah untuk memberikan keringanan hukuman kepada Schapelle Corby juga ditentang oleh sejumlah pegiat anti narkoba.

Mereka menyebut keputusan ini bisa mejadi preseden terhadap munculnya kebijakan serupa terhadap terpidana kasus narkoba lain.

"Ini bisa jadi preseden yang buruk, narapidana yang lain dalam perkara narkoba baik ganja atau yang lain mereka bisa menuntut mendapatkan grasi seperti yang didapatkan Corby," kata Ketua Gerakan Anti Narkoba, Henry Yosidiningrat.

Kekhawatiran itu ditampik Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dengan mengatakan pemerintah akan mengkajinya secara kasus perkasus termasuk untuk sejumlah terpidana penyelundup heroin asal Australia yang disebut sebagai kelompok Bali Nine.

"Kalau kasus heroin tidak begitu gampang. Corby kami anggap bisa mendapat perlakuan khusus mengingat sudah banyak negara memperlakukan lebih ramah terhadap para (pelaku penyalahgunaan) mariyuana atau ganja, yang membedakan itu," jelas Amir.

"Kalau kasus heroin tidak begitu gampang. Corby kami anggap bisa mendapat perlakuan khusus mengingat sudah banyak negara memperlakukan lebih ramah terhadap para (pelaku pnyalahgunaan) mariyuana atau ganja, yang membedakan itu"

Amir Syamsuddin

Namun alasan itu lagi-lagi mendapat kritikan dari Henry.

"Harusnya diubah dulu UU tentang Narkotika, ganja itu merupakan jenis narkotik jangan diberi tafsir sendiri dan ini bukan alasan hukum," kata Henry yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Henry mengatakan dia akan menggugat keputusan presiden soal pemberian grasi kepada Corby ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Mei lalu telah mengeluarkan Keputusan Presiden berisi pemberian grasi atau keringanan hukuman lima tahun terhadap terpidana narkoba Schapelle Corby.

Perempuan Australia yang berusia 34 tahun itu dinyatakan bersalah menyelundupkan ganja seberat 4,1kg yang ditemukan di tasnya ketika tiba di bandara Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 2004.

Keputusan pemberian keringanan hukuman ini membuat Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada September mendatang.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.