Masukan soal mekanisme pembatasan BBM bersubsidi

Terbaru  24 April 2012 - 21:45 WIB
SPBU

Komite Ekonomi Nasional mengusulkan tidak ada kenaikan sampai akhir tahun.

Pemerintah tengah mendalami berbagai masukan soal pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan sejauh ini ada keputusan, kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Kami masih mendalami hal-hal yang terkait dengan opsi-opsi itu dan mendengarkan berbagai masukan. Pada saat yang tepat nanti akan disampaikan dan dijalankan. Oleh sebab itu jangan dispekulasikan dulu, " kata Hatta dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna Selasa (24/4) malam.

Hatta menambahkan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kesehatan fiskal, jika tidak ada kenaikan BBM.

Menurut Hatta, peningkatan pengguna dan kuota BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan besaran subsidi menjadi Rp340 trilliun dan maka akan mendorong defisit di atas 3%.

Ia mengatakan dalam konteks menjaga fiskal, pengendalian kuota oleh pemerintah daerah sangat penting.

Pemerintah daerah diminta untuk ikut mengawasi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Tidak ada kenaikan sebelum akhir tahun

"Mengingat situasi ekonomi dan politik, demi kepentingan investor dan masyarakat, dan mencegah kenaikan harga barang-barang (maka sebaiknya harga BBM tidak dinaikkan)."

Aviliani

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan diatas 1.500 cc untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional untuk memberikan masukan.

Usulan yg disampaikan oleh KEN antara lain tidak ada kenaikan BBM sampai akhir tahun 2012.

"Mengingat situasi ekonomi dan politik, demi kepentingan investor dan masyarakat, dan mencegah kenaikan harga barang-barang (maka sebaiknya harga BBM tidak dinaikkan)," jelas Aviliani dari KEN.

Selain itu, KEN juga memberikan rekomendasi untuk memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi dan peningkatkan penerimaan pajak terutama di sektor migas.

Akhir Maret lalu, DPR membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter dari Rp4.500 per liter, pada 1 April 2012.

Rencana kenaikan BBM ini menuai protes besar di sejumlah kota besar termasuk Jakarta, Medan, dan Makassar.

Tetapi DPR memasukan tambahan pada pasal 7 ayat 6a, bahwa pemerintah dapat menaikan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan mendatang di atas US$127,5 per barel.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.