Pengamat nilai keputusan DPR tidak tepat

Terbaru  31 Maret 2012 - 17:34 WIB
SPBU

Pemerintah dapat menaikan harga BBM jika ICP naik sebesar 15% dari asumsi APBN-P 2012

Keputusan DPR untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April dan menambah pasal ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012, bukan keputusan yang tepat, seperti disampaikan pengamat.

Pengamat dari LIPI, Latif Adam menyebutkan keputusan paripurna DPR lebih berpengaruh secara politis terhadap partai-partai politik, tetapi tidak memiliki dampak yang subtantif untuk mendorong APBN lebih sehat.

Latif Adam menilai keputusan rapat paripurna DPR justru lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap anggaran.

Latif mengatakan keputusan itu memberikan ruang kepada pemerintah untuk merespon jika gejolak kenaikan harga minyak berjalan permanen. Tetapi, disisi lain dapat membuat pemerintah kehilangan momentum karena terikat periode waktu.

"Tetapi kelemahannya ini disebutkan bahwa selama 6 bulan, saya khawatir diikat dengan periode waktu pemerintah dapat kehilangan momentum, kita tidak bisa bayangkan jika harga minyak 14 persen, ada kemungkinan bahwa pemerintah, karena belum mencapai persyaratan pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran. Khawatir malah mengambil anggaran yang produktif seperti pembangunan infrastruktur," kata Latif.

Latif juga menyoroti angka 15 persen dari asumsi APBN-P 2012 yang terlalu tinggi, sebab dengan kenaikan 14 persen saja akan berdampak terhadap anggaran negara.

"Kalau saya melihat, satu sisi menyediakan ruang tetapi kamuflase karena pemerintah diikat dengan presentasi yang terlalu tinggi, idealnya 10 persen," tambah dia.

Dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung sampai sabtu (31/3) dini hari memutuskan tidak ada kenaikan harga BBM pada 1 April nanti.

Selain itu pemerintah menambahkan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN-P 2012, yang memungkinkan pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih 15 persen dari asumsi APBN-P sebesar US$105 per barel, dalam kurun waktu enam bulan.

Dengan keputusan itu pemerintah dapat menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi tanpa harus meminta persetujuan DPR.

Anggaran rentan

Latif mengatakan hasil rapat paripurna DPR tidak dapat mengatasi kerentanan anggaran yang selama ini terus terjadi akibat besarnya subsidi untuk BBM, dan justru akan memberikan tekanan serius terhadap anggaran.

"Kalau ini terjadi maka kemudian kita tak bisa berharap banyak APBN dapat jadi stimulan bagi pendorong ekonomi," kata Latif.

Dia menambahkan pemerintah juga tidak menghitung kenaikan harga barang yang terjadi ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada awal tahun ini.

Menurut Latif, kenaikan harga BBM bersubsidi pada April ini sebenarnya tepat, karena pemerintah harus menyeimbangkan anggaran karena ekspor tidak dapat diandalkan akibat kondisi ekonomi di sejumlah negara yang melemah.

Pengamat LIPI ini mengkhawatirkan pemerintah justru akan merelokasi anggaran untuk mencegah defisit lebih dari 3 persen seperti yang ditetapkan dalam APBN-P.

Menurut rencana, pemerintah akan membahas keputusan rapat paripurna DPR ini dalam sidang kabinet malam nanti Pk. 19.30 WIB, seperti disampaikan dalam Juru bicara presiden Julian Pasha dalam pesan singkat kepada BBC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dijadwalkan akan menggelar konferensi pers pada Pk. 21.30 WIB.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.