BBC navigation

Mungkinkah kenaikan harga BBM batal?

Terbaru  30 Maret 2012 - 11:16 WIB
Demo anti BBM

Rakyat terus menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Mungkinkah harga BBM bersubsidi yang sejak lama digembar-gemborkan bakal naik justru di menit-menit terakhir batal naik?

Kini kemungkinan harga BBM bersubsidi batal naik kian mengemuka, seiring dengan semakin tidak menentunya peta politik di gedung parlemen.

Apalagi besar kemungkinan keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi harus ditempuh dengan mekanisme voting atau pemungutan suara.

Jika voting menjadi kenyataan maka peta politik di parlemen akan memainkan peran besar dalam menentukan masa depan harga BBM bersubsidi.

Sejak kemungkinan kenaikan harga BBM diwacanakan, tiga fraksi di DPR yaitu PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura tegas menolak rencana pemerintah ini.

Gabungan kursi ketiga fraksi ini hanya berjumlah 137 dan secara matematis tak mungkin menghadang laju partai koalisi pemerintah yang berjumlah 423 kursi.

Tetapi, peta politik berubah setelah PKS yang juga menjadi koalisi pemerintah kemudian 'mendua' dan meminta pemerintah mengkaji ulang keinginan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jika nantinya PKS benar-benar membelot dan memberikan 57 kursinya ke fraksi oposisi, jumlah keseluruhan suara belum akan mengalahkan koalisi pendukung pemerintah.

Sinyalemen pembelotan PKS terlihat dari sejumlah pandangan petinggi PKS yang menyatakan menolak kenaikan BBM.

Jika disimulasikan, gabungan suara PDI Perjuangan, PKS, Gerindra dan Hanura hanya berjumlah 194 suara.

Dengan aturan pemenang voting minimal mengantungi suara 50 persen plus satu dari 560 kursi, maka jumlah 194 kursi masih jauh dari cukup untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Sikap Golkar

DPR

Penentuan naik atau tidaknya harga BBM berada di tangan parlemen.

Cerita berubah jika Fraksi Golkar, yang juga kerap berseberangan pendapat dengan Partai Demokrat, akhirnya ikut menentang kenaikan harga BBM.

Berulang kali Golkar sebagai anggota koalisi pemerintah menyatakan mendukung kebijakan menaikkan harga BBM. Tetapi pada Kamis (29/3) Dewan Pimpinan Pusat Golkar bersuara lain.

Dalam jumpa pers, DPP Golkar pada intinya tidak mendukung kenaikan harga BBM, meski menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu ke tangan pemerintah.

Tetapi baru-baru ini Ketua Umum Partai Golkar juga memberikan sinyalemen penolakan kenaikan harga BBM.

''Partai Golkar katakan tidak perlu ada kenaikan harga BBM,'' kata Aburizal Bakrie dikutip sejumlah media saat berbicara di Bogor.

Pernyataan DPP Golkar ini tentu mengubah peta politik DPR, apalagi jika akhirnya PKS dan Golkar yang secara total memiliki 163 kursi memilih berseberangan dengan keinginan pemerintah.

Jika PKS dan Golkar kemudian benar-benar bergabung dengan PDI-P, Hanura dan Gerindra maka kelima fraksi ini memiliki 300 kursi.

Dan jika voting tetap dilaksanakan dengan situasi demikian maka kemungkinan besar niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bisa dihadang.

Namun, dalam politik semua hal bisa berubah hingga ke detik-detik terakhir.

Jika Fraksi Demokrat sebagai gerbong pendukung pemerintah bisa meyakinkan Golkar dan PKS yang tentunya dengan iming-iming kompensasi tertentu agar tidak menyeberang maka 1 April mendatang rakyat Indonesia akan menikmati harga baru BBM bersubsidi.

Tetapi jika lobi Demokrat gagal, maka ada kemungkinan rakyat Indonesia tetap menikmati subsidi energi dari pemerintah.

Tekanan penolakan kenaikan harga BBM juga terjadi dalam aksi demonstrasi yang menyebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti Jakarta, Medan dan Makassar.

Ribuan massa dari sejumlah elemen menggelar aksi dan beberapa diantaranya berakhir ricuh.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.