Nasir hanya kena teguran tertulis salahgunakan wewenang anggota DPR

Terbaru  28 Februari 2012 - 15:07 WIB
M Nazaruddin

Kasus korupsi Nazaruddin menyeret nama petinggi Partai Demokrat dan anggota DPR.

Setelah tertangkap basah menggunakan kewenangannya sebagai anggota DPR untuk keluar-masuk LP Cipinang diluar jam kunjung demi kepentingan terdakwa kasus korupsi mantan anggota DPR M Nazaruddin, anggota DPR dari Fraksi Demokrat M Nasir hanya dikenai sanksi teguran tertulis.

Hukuman ini dijatuhkan setelah dibicarakan Badan kehormatan DPR dalam sebuah rapat Senin (27/02) malam.

"Saudara Nasir telah diputuskan mendapat teguran tertulis serta peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya," kata Ketua BK DPR, M Prakosa pada wartawan BBC Indonesia, Dewi Safitri.

Sanksi terhadap Nasir terbilang ringan, karena sejumlah pejabat yang terkait dengan kasus kunjungan ke penjara malam hari itu telah diberhentikan atau dimutasi oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Namun menurut Prakosa, pertimbangan panjang telah dilalui BK DPR sebelum menjatuhkan sanksi tersebut, antara lain mendengar penjelasan dari pihak Kemenkumham.

"Kita tanya pada Pak (Wakil Menkumham) Denny Indrayana: apakah kunjungan diluar jam besuk epnjara ini pelanggaran berat? Dia jawab: oh itu sebenarnya banyak yang melakukan, pak," kata Prakosa menirukan jawaban Denny.

Menurut Prakosa juga tak ada bukti bahwa Nasir melakukan kunjungan itu untuk mengatur jalannya pengadilan dalam kasus Nazaruddin.

"Bukti itu tidak kita dapat dari dokumen buku tamu, rekaman CCTV, maupun penjelasan saksi,"tambah Prakosa.

Dia juga membantah hukuman ini terlalu ringan, karena menurutnya bila diulangi lagi, Nasir bisa dikenai sanksi berat berupa pemecatan anggota DPR.

Kasus kunjungan diam-diam Nasir disertai seorang pengacara dilakukan sekitar pukul 22.30, jauh melebihi jam besuk yang diizinkan, pada Rabu (8/2) malam. Kunjungan ini menurut pengakuan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, terpantau berkat rekaman kamera pemantau (CCTV) di Rutan Cipinang yang tersambung langsung dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Kunjungan itu diduga dilakukan untuk membahas kasus korupsi Nazaruddin, meskipun di depan sidang BK DPR, Nasir berasalan mengunjungi adiknya jauh diluar jam kunjung resmi karena terdakwa pelaku korupsi ratusan miliar itu sedang sakit.

Akibat kunjungan menjelang tengah malam itu, MenkumHAM mengganti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Permasyarakatan serta Kepala Rutan Cipinang pada wilayah kerja Provinsi DKI, setelah sebelumnya Kepala Satuan Pengamanan Rutan Cipinang juga dicopot.

Melindungi korps

Hukuman ringan ini mengejutkan kalangan pegiat anti korupsi karena dianggap terlalu ringan.

Anggota DPR bersidang

Sorotan makin sering dialamatkan publik pada anggota DPR karena berbagai kasus.

"Awalnya kita masih punya harapan pada BK DPR, akhirnya cuma ada kekecewaan besar," kata peneliti Korupsi Divisi Politik ICW, Abdullah Dahlan.

Abdullah menilai sanksi terhadap Nasir merupakan preseden buruk karena sanksi ringan semacam ini justru akan menyuburkan praktek tidak etis di kalangan anggota DPR.

"Karena kan dianggap mereka: Ah, paling nanti dapat teguran," tegasnya kesal.

Abdullah juga mempertanyakan sudut penilaian BK DPR yang mengatakan tak melihat ada upaya Nasir untuk mempengaruhi proses peradilan yang sedang berlangsung.

"Padahal kan jelas sekali itu yang terjadi, bukan urusan etiknya saja."

"Karena kan dianggap mereka: Ah, paling nanti dapat teguran"

Abdullah Dahlan

Jika masih ada harapan menurut Abdullah kemungkinan besar sumbernya dari Kementrian Hukum dan HAM yang menjanjikan sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola penjara terutama untuk kasus korupsi dan pemberantasan pungli.

Dalam pengumumannya dua pekan lalu, selain mencopot sejumlah pejabat, Menteri Amir Syamsuddin mengatakan kasus ini juga akan ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah perbaikan lain diantaranya dengan rencana membangun Lapas khusus terpidana korupsi yang terpisah dengan tahanan umum lain.

Kementeriannya juga akan memperbanyak saluran langsung pantauan melalui kamera CCTV untuk wilayah Jakarta dan kota-kota besar lain agar bisa tersambung ke ruang kerja Menteri dan Wamenkum HAM.

Melihat banyaknya kasus pelanggaran dan laporan ketidakberesan, Kementeriannya menargetkan dalam enam bulan sudah akan ada staf yang menyelesaikan pelatihan khusus untuk pengawasan Rutan guna penugasan di wilayah kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.