Aksi unjuk rasa Indonesia Tanpa FPI di Jakarta

Terbaru  14 Februari 2012 - 20:33 WIB
fpi

Sejak lima tahun silam, keberadaan Forum Pembela Islam mengundang kontroversi

Sekitar 100 orang yang menamakan diri komunitas anti kekerasan, menggelar aksi demonstrasi yang diberi tema Indonesia Tanpa FPI di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/02).

Aksi diramaikan oleh sejumlah selebriti, seperti putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, dan sutradara Hanung Bramantyo serta novelis Ayu Utami.

Massa meneriakkan, "Tolak FPI, Indonesia damai!" dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Hadiah Valentine's untuk Habib Rizieq". Rizieq adalah ketua FPI.

Semula unjuk rasa digelar di pinggir kolam air mancur Bundaran HI namun kemudian pindah ke halaman samping Plaza Indonesia atas desakan polisi.

Aksi sempat diwarnai aksi kekerasan ketika dua orang tiba-tiba merenggut poster antikekerasan yang dibawa para pengunjuk rasa. Keduanya juga meneriakkan slogan antihomoseksualitas dan sempat memukuli dua pengunjuk rasa.

Polisi mengamankan kedua perusuh dan insiden itu akan dilaporkan secara resmi ke polisi.

"Awalnya saya terinspirasi oleh gerakan penolakan warga Dayak, Kalimantan Tengah, yang secara terbuka menolak pendirian Forum Pembela Islam di wilayahnya."

Tunggal Pramesti

"Teman kami luka ringan dan akan membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya," tutur Alissa Wahid.

Berawal dari Twitter

Aksi yang diberi tema Indonesia Tanpa FPI merupakan gerakan yang bersemi di media sosial seperti Twitter dan Facebook.

"Awalnya saya terinspirasi oleh gerakan penolakan warga Dayak, Kalimantan Tengah, yang secara terbuka menolak pendirian Forum Pembela Islam di wilayahnya," kata penggagas aksi, Tunggal Pramesti, kepada BBC Indonesia.

"Yang kedua, juga karena banyaknya aksi kekerasan oleh FPI," tambahnya.

Hasil obrolan di Twitter akhirnya berbuah pada pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang baik individu mau pun organisasi-organisasi yang tidak setuju dengan jalan kekerasan yang dianut kelompok-kelompok garis keras seperti FPI.

"Ini ada banyak kasus kekerasan yang mereka lakukan dan negara tidak pernah mengusut tuntas jadi kami minta negara mengusut semua kasus kekerasan dan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh kelompok tersebut," tegas Tunggal.

Wewenang MK

"Konstitusi kan menjamin kebebasan berorganisasi. Sudah dalam konstitusi."

Munarman

Sabtu pekan lalu (11/02) ribuan masyarakat Suku Dayak melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keberadaan FPI di Palangka Raya.

Wakil Ketua Dewan Adat Dayak, Lucas Tingkes, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kepolisian Daerah Kalteng agar melarang pembentukan FPI.

"Kami khawatir keberadaan FPI tersebut membuat masyarakat tidak tenang, sebab selama ini organisasi tersebut sudah banyak melakukan kegiatan yang sering membuat keresahan di masyarakat. Sedangkan selama ini kerukunan beragama di Kalteng sangat kondusif," katanya.

Bagaimanapun juru bicara FPI, Munarman, kepada BBC Indonesia menegaskan bahwa pembubaran FPI bertentangan dengan semangat demokrasi.

"Konstitusi kan menjamin kebebasan berorganisasi. Sudah dalam konstitusi."

Munarman mengatakan hal tersebut dalam menanggapi usulan Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan revisi atas UU No. 8/1985 tentang Ormas yang antara lain bertujuan menyederhanakan mekanisme pembubaran organisasi masyarakat.

"Kalau dilakukan seperti itu, sangat memudahkan kalau kita melakukan judicial review. Justru kita mengusulkan kalau mau mekanisme pembubaran, karena ini hak konstitusional, maka kewenangannyadi Mahkamah Konstitusi," tambahnya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.