BBC navigation

Agamawan usulkan pihak netral dalam dialog Jakarta-Papua

Terbaru  2 Februari 2012 - 12:20 WIB
Warga Papua demo

Warga Papua menghendaki dialog dengan Jakarta untuk menyelesaikan persoalan di wilayah itu.

Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang baru menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan mereka mengusulkan adanya pihak ketiga yang harus menengahi dialog antara Papua dan Jakarta.

"Jadi dialog ini kami mohon mediator salah satunya dari orang yang netral supaya kedua belah pihak bisa duduk bersama dengan di mediasi orang netral ini," kata Pendeta Lipiyus Biniluk yang memimpin rombongan PGGP dalam pertemuan dengan SBY hari Rabu (01/02).

"Pihak ketiga ini harus disetujui dua pihak baik Jakarta dan Papua."

Pdt Lipiyus mengatakan pihak ketiga yang akan menjadi mediator dalam dialog antara Papua dan Jakarta bisa berasal dari luar Indonesia.

"Ya betul sekali (pihak ketiga dari negara lain dari Indonesia)," tegasnya.

Dia mengatakan usulan yang disampaikan dan telah diterima dengan baik Presiden SBY.

"Usulan yang saya bacakan itu diterima dengan baik dan diserahkan kepada Wakil Presiden Boediono."

Dalam usulan yang disampaikan oleh PGGP, Lipiyus juga mengatakan perlu dilibatkannya sembilan aktor dalam dialog antara Papua dan Jakarta.

Dialog bermartabat

Dia menyebutkan kesembilan aktor itu berasal dari perwakilan orang asli Papua, warga pendatang di Papua, polisi, tentara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan-perusahaan Papua di luar negeri, warga Papua yang ada di luar Papua.

"Semuanya harus terlibat dalam dialog ini," katanya.

"Dialog yang bermartabat, berkeadilan, berperikemanusiaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua harus diselesaikan."

Sebelumnya Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono menegaskan penyelesaian masalah Papua jauh lebih sulit ketimbang penyelesaian masalah Aceh.

"Pihak ketiga ini harus disetujui dua pihak baik Jakarta dan Papua"

Lipiyus Biniluk

Dia menyebut lembaganya sulit menemukan perwakilan kelompok yang bisa mewakili kepentingan Papua.

"Kalau di Aceh itu sudah jelas dengan siapa kita harus berdialog," kata Bambang Darmono.

"Saat kita harus berbicara dengan kelompok Hasan Tiro yang disebut Gerakan Aceh Merdeka, maka kelompoknya sudah jelas. Di Papua tidak bisa seperti itu."

Sehingga, lanjut Bambang, unit yang dipimpinnya ini harus menempuh model dialog baru dengan merangkul tidak hanya organisasi-organisasi politik semata.

Namun menurut Pdt Lipiyus Biniluk masyarakat Papua sudah mempuyai perwakilan untuk menggelar dialog ini.

"Perwakilan Papua sudah diputuskan saat konfrensi perdamian di Universitas Cendrawasih yang dihadiri Menkopolhukam telah menunjuk lima perwakilan negosiator Papua."

Saat ini pemerintah melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) masih terus merumuskan mekanisme dialog untuk penyelesaian persoalan di Papua.

Langkah ini oleh sebagaian pegiat HAM dinilai sebagai langkah awal yang perlu diapresiasi karena menunjukan itikad baik pemerintah.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.