BBC navigation

MUI sayangkan instruksi Mendagri soal Perda Miras

Terbaru  18 Januari 2012 - 15:58 WIB
fpi

MUI dan berbagai ormas Islam mempertanyakan Mendagri yang disebut hendak mencabut perda minuman beralkohol

Majelis Ulama Indonesia menyayangkan surat klarifikasi Mendagri kepada Bupati Indramayu, yang meminta penghentian pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol.

"Kami menyayangkan instruksi itu , karena selama ini (perda tentang pelarangan minuman beralkohol) sudah berjalan baik," kata Ketua MUI Sinansari Ecip kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (18/01) siang.

Menurut Ecip, perda pelarangan minuman keras atau beralkohol dibutuhkan, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setempat.

Dia khawatir kalau perda itu dicabut, peredaran miras akan makin menjadi, dan dampak negatifnya akan dirasakan masyarakat

"Efeknya orang sudah tahu, (utamanya) kesehatan," tandasnya.

Dalam dokumen yang diterima BBC Indonesia, surat bertanggal 16 November 2011 itu menyebutkan, Mendagri meminta Bupati Indramayu mencabut perda minuman keras di wilayahnya, karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Kami menyayangkan instruksi itu , karena selama ini (perda tentang pelarangan minuman beralkohol) sudah berjalan baik."

Ketua MUI Sinansari Ecip

Menurut Mendagri, perda itu bertentangan dengan Keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Dalam kepres itu disebutkan, minuman beralkohol golongan A yang diperjualbelikan tidak termasuk sebagai barang dalam pengawasan, sehingga bisa diproduksi, diedarkan dan diperjualbelikan.

Karena itulah, tulis Mendagri dalam surat tersebut, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang merupakan wewenang daerah adalah di tingkat penjualan langsung.

"(Yaitu) dalam bentuk pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol," jelas Mendagri, dalam surat tersebut.

Tetapi, menurut MUI, isi kepres tentang minuman beralkohol itu banyak kelemahan, karena 'membatasi' wewenang perda.

"Jadi produksi, penjualan, tidak diatur. Mestinya diatur (oleh perda)," kata Ecip.

Karenanya, menurutnya, kepres itu yang semestinya dikoreksi. "Bukan perdanya," tandasnya.

Bantahan Mendagri

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menolak tuduhan yang menyebut isi suratnya 'menekan' Bupati Indramayu untuk mencabut perda pelarangan minuman beralkohol.

"Kita verifikasi, bukan revisi. Verifikasi dan evaluasi Perda, bukan membuat Permendagri," tegas Gamawan Fauzi, Kamis (12/01) lalu.

mendagri

Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan berhak mengevaluasi perda yang dianggap bermasalah.

"Kita evaluasi apakah ini kewenangan Kabupaten, Propinsi atau Pusat? Apakah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum? Apakah tidak diskriminatif? Itu yang harus kita luruskan," tandasnya.

"Jadi misalnya, tolong dievaluasi tentang substansinya, kemudian kalau ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kita ingatkan. Jadi ini bukan pembatalan," jelas Gamawan tentang isi suratnya .

Lebih lanjut Mendagri menyatakan, yang berhak mengatur tentang pendistribusian miras tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Kita evaluasi apakah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum? Apakah tidak diskriminatif? Itu yang harus kita luruskan."

Mendagri Gamawan Fauzii

Bagaimanapun, reaksi negatif terus disuarakan sejumlah ormas Islam terhadap surat Mendagri tersebut, termasuk di daerah-daerah.

Kamis (12/01) pekan lalu, aksi oleh ormas Front Pembela Islam, FPI, dan beberapa organisasi lainnya, yang mempertanyakan is surat Mendagri tentang perda minuman beralkohol itu, berujung pada pengrusakan bagian depan Kantor Kemendagri.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih dari sepuluh tahun silam, beberapa propinsi atau kota memberlakukan peraturan daerah, yang menurut sebagian kalangan, bertentangan dengan konstitusi atau aturan yang lebih tinggi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.