Penurunan permukaan tanah ancam Jakarta

Terbaru  7 Desember 2011 - 19:04 WIB
Tanggul PLTU

Pengelola PLTU Muara Karang melakukan peninggian tanggul untuk menghindari luapan air.

Dampak banjir rob di Jakarta akibat terus turunnya permukaan tanah di kawasan utara tidak hanya dirasakan oleh warga tapi juga sejumlah objek vital milik pemerintah.

Salah satu objek vital yang terancam adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

"PLTU Muara Karang berdiri tahun 1979. Waktu itu permukaan tanahnya masih ada di atas permukaan laut. Setelah 33 tahun beroperasi kini permukaan tanah di Muara Karang berada dua meter di bawah permukaan laut," kata Juru Bicara Unit Pembangkit Muara Karang, Bambang Satrio.

Untuk menghindari masuknya air laut, kata Bambang, pihaknya meninggikan tanggul di sekitar bibir laut dan Sungai Karang yang bermuara di laut Jakarta.

"Tanggul ini dulu tingginya hanya satu meter sekarang sudah kami tingkatkan menjadi dua meter," kata Bambang menjelaskan tanggul barat yang dibangun pada tepian Sungai Karang.

Kekhawatiran muncul saat air laut masuk ke kawasan itu setinggi lutut orang dewasa pada tahun 2007 lalu ketika salah satu tanggul mengalami kerusakan.

Namun peristiwa itu, untungnya, tidak sampai mebuat operasi PLTU Muara Karang berhenti.

PLTU Muara Karang terhitung vital karena mampu mengalirkan daya hingga 1000 megawatt dan melayani hampir seluruh wilayah Jakarta Pusat dan Barat.

Beban bangunan

Sejauh ini penurunan permukaan tanah di kawasan tempat unit pembangkit listrik Muara Karang setiap tahunnya mencapai 18 cm.

"Ada empat faktor tapi yang dominan adalah pengambilan air tanah dan pembangunan gedung yang berlebihan"

Heri Andreas

Sedangkan pemanasan global membuat permukaan air laut meningkat sekitar setengah sampai satu centimeter per tahun. Itu berarti kekhwatiran bahwa tanggul yang dibuat pengelola bisa terlampaui, beralasan.

Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) mengatakan ada empat hal yang mempengaruhi tingginya tiangka penurunan tanah di Jakarta.

Konsorsium yang melakukan kajian dan pemetaan penurunan tanah di Jakarta ini mengatakan dua faktor utama adalah pengambilan air tanah secara berlebihan dan beban pembangunan gedung dalam jumlah besar.

"Ada empat faktor tapi yang dominan adalah pengambilan air tanah dan pembangunan gedung yang berlebihan," kata anggota Konsorsium JCDS Heri Andreas.

Pantauan satelit menunjukkan penurunan tanah di sejumlah wilayah Jakarta tidak seragam.

"Kawasan seperti Muara Angke, Muara Baru dan, Cengkareng Barat arah bandara penurunannya sampai 15cm pertahun."

Tanggul Raksasa

Pemerintah DKI Jakarta sejauh ini masih berkonsentrasi membangun tanggul yang sifatnya sementara untuk mengurangi dampak penurunan tanah di kawasan Jakarta Utara.

PLTU Muara Karang

PLTU Muara Karang menyuplai listrik hingga 1000 megawatt.

"Kita bangun setinggi tiga meter dan ini memang untuk jangka menengah," Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo.

Sementara untuk jangka panjang mereka mengusulkan pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall, yangdibangun sepanjang 32 kilometer di kawasan utara Jakarta.

Rencana pembangunan tanggul raksasa tersebut tengah dibahas Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kajian kelayakannya masih ada di Kementerian Pekerjaan Umum karena memang waktu yang dibutuhkan tidak sebentar," kata Ery Basworo.

"Usulannya pembangunannya disampaikan oleh Pemprov Jakarta dan ini diharapkan bisa bertahan lima puluh sampai seratus tahun lebih lah."

Erry mengatakan tanggul ini meniru banguna serupa di Amsterdam, Belanda.

Tanggul ini tidak hanya berfungsi sebagai tanggul sebagai penahan air tapi juga bisa digunakan sebagai jembatan atau penampung air.

Rencananya tanggul itu akan dibangun atas dana yang bersumber dari pemerintah provinsi Jakarta, pemerintah pusat, dan swasta.

"Biayanya mungkin lebih dari Rp50 triliun," kata Ery.

Sejauh ini rencana tersebut mendapat kritikan dari pemerhati lingkungan yang menyarankan agar pemerintah daerah Jakarta lebih berkonsentrasi untuk melakukan konservasi di wilayah Angke.

Selain itu reklamasi untuk pendirian pondasi dikhawatirkan justru akan menimbulkan persoalan lingkungan baru tanpa perbaikan lingkungan di sekitarnya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.