Pengkajian atas keberadaan Tipikor daerah

Terbaru  7 November 2011 - 16:51 WIB
Menkum HAM Amir Syamsuddin

Kinerja Tipikor daerah dianggap meresahkan masyarakat dan melemahkan upaya anti korupsi.

Kementrian Hukum dan HAM tengah mengkaji kinerja Pengadilan Tipikor di daerah, setelah puluhan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi daerah dibebaskan.

Para pejabat daerah lolos dari hukuman meski tuntutan jaksa mencapai belasan tahun dan kecenderungan ini makin tampak di berbagai daerah.

Salah satu contoh adalah yang terjadi dalam kasus bebasnya terdakwa Walikota Bekasi non-aktif, Mochtar Mohammad, meski tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Bandung mencapai 12 tahun untuk empat kasus korupsi berbeda.

Seorang terdakwa pejabat daerah di Subang juga diloloskan Pengadilan Tipikor Bandung, sedang Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, membebaskan seorang pejabat, dan 14 terdakwa korupsi di pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, bebas serta sedikitnya 21 terdakwa lain yang bebas di Surabaya, Jawa Timur.

"Kita usulkan dalam rancangan (UU Tipikor)... tapi sejauh ini kita perlukan bahasan mendalam dan serius," kata Menkum HAM, Amir Syamsuddin.

Kinerja pengadilan Tipikor daerah, menurut Amir juga sangat kontras dengan pengadilan Tipikor Jakarta yang hampir selalu menjatuhkan hukuman penjara pada terdakwa meski kerap muncul kritik hukuman yang dijatuhkan juga masih sangat ringan.

Derasnya arus pembebasan terdakwa kasus korupsi di daerah ini, menurut Amir, membuat pemerintah khawatir bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Perubahan yang begitu drastis dari penampilan Tipikor masih terpusat di Jakarta dibanding saat ini (di daerah)m yang menimbulkan kecemasan besar.".

Tidak diam

"Kita usulkan dalam rancangan (UU Tipikor)... tapi sejauh ini kita perlukan bahasan mendalam dan serius."

Amir Syamsuddin

Seruan agar pengadilan Tipikor di daerah dibekukan -paling tidak untuk sementara- sudah muncul dari Komisi Yudisial, yang mengkhawatirkan kecenderungan ini terus berlangsung.

Meski rata-rata putusan tersebut keluar pada pengadilan tingkat pertama dan masih memungkinkan dilakukan banding, namun upaya pembangunan pengadilan Tipikor di daerah -untuk mempercepat proses kasus hukum korupsi dan menimbulkan efek jera koruptor- dianggap justru kontraproduktif.

Dan pemerintah, menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, menanggapi serius persoalan ini.

"Kami tidak bisa diam dalam situasi seperti itu," tambah Amir.

Meski demikian, upaya mengalihkan keberadaan pengadilan Tipikor ke Jakarta jelas bukan tanpa hambatan.

Sejumlah kalangan, termasuk beberapa anggota Komisi Hukum DPR, menentang rencana tersebut.

Alasannya adalah pembebasan terdakwa korupsi tidak mencerminkan keseluruhan kinerja pengadilanm, selain itu apapun keputusan hakim -termasuk dalam pembebasan terdakwa koruptor- akan ditafsirkan merupakan bentuk intervensi.

Upaya lain yang tengah dicoba Kemenkum HAM dalam perang melawan korupsi di Indonesia adalah pengetatan izin pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi.

Upaya ini juga ditentang sejumlah kalangan dengan alasan melanggar hak Napi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.