BBC navigation

KPK belum bisa periksa dana Freeport ke polisi

Terbaru  31 Oktober 2011 - 17:30 WIB
polisi di freeport

Polisi dituding langgar aturan karena menerima dana dari PT Freeport.

Seruan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dana bantuan PT Freeport kepada kepolisian mulai bermunculan di Jakarta.

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan mereka tidak bisa langsung memenuhi tuntutan tersebut.

Salah satu yang menyerukan itu adalah Koalisi Solidaritas Antikorupsi dan Kekerasan Bumi Cenderawasih yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK.

Mereka mengecam pemberian dana operasional dari PT Freeport seperti yang sebelumnya diakuil Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

"Kepada polisi yang menjaga PT Freeport kemudian mendapatkan jatah suap untuk melakukan kekerasan kepada rakyat Papua," kata salah satu peserta aksi demonstrasi (31/10).

Sementara di tempat berbeda Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan penerimaan dana bantuan dari pihak swasta yang dimaksudkan untuk membantu operasi polisi merupakan hal yang dilarang.

"Di dalam UU Keuangan Negara itu tidak ada satu klausul pun yang menyebutkan pendapatan negara itu dari perusahaan artinya apapun alasan aparat kepolisian dan PT Freeport itu jelas salah dari sisi normatifnya," kata Wakil Ketua Yayasan LBH Indonesia, Alvon Kurnia Palma.

"Secara ekonomi politik kan jelas ini memperkaya mereka dan kemudian mereka menjaga kepentingan secara ekonomi dan politik di situ."

KPK tunggu BPK

Tuntutan tersebut sejauh ini dijawab dengan sikap hati-hati KPK.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan mereka harus melihat terlebih dulu ada tidaknya pelanggaran dalam pemberian dana tersebut.

"Jadi harus dikembalikan lagi apakah dana-dana itu ada naungan dan aturan yang sah"

Johan Budi

"Kalau itu dana resmi seperti yang disampaikan oleh Freeport kan aturanya ada dan itu kan harus ada auditnya. Lembaga auditor negara yang bisa melakukan audit itu adalah BPK atau BPKP jadi sebelum itu, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan karena dasarnya apa kita melakukan itu," kata Johan Budi.

"Jadi harus dikembalikan lagi apakah dana-dana itu ada naungan dan aturan yang sah."

Sebelumnya Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Timur Pradopo mengakui adanya dana bantuan dari Freeport kepada petugas yang disekitar kawasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dia beralasan uang saku petugas yang ada disana kurang mencukupi untuk melakukan tugas di sana.

"Kalau misalnya dari instansi atau perusahaan ada yang membantu uang pengamanan ya tentunya yang penting akuntabilitasnya dan itu bagian yang langsung diterima oleh satuan-satuan yang bertugas di sana," kata Jenderal Timur Pradopo.

Kapolri membenarkan anggota yang bertugas di sana menerima Rp1,4 juta dari PT Freeport untuk menjaga kawasan lokasi pertambangan milik perusahaan tersebut.

Freeport dalam laporannya membenarkan adanya dana bantuan operasional pengamanan kepada TNI dan Polri yang diserahkan lewat pemerintah.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.