Pengentasan kemiskinan lewat UU

Terbaru  21 Juli 2011 - 21:58 WIB
Warga miskin di Papua

Berdasarkan data kementerian sosial terdapat 13,7 juta fakir-miskin di Indonesia

DPR hari ini, Kamis (21/7) mengesahkan rancangan undang-undang fakir-miskin yang diharapkan akan membuat program penanganan kaum miskin lebih fokus dan terkoordinasi.

Dalam UU ini diatur bermacam-macam upaya melindungi fakir-miskin antara lain tentang pemberian santunan, jaminan penyediaan lapangan kerja dan layanan kesehatan serta rumah murah.

Tapi sebelum melangkah pada berbagai program yang jauh lebih kongkrit, menurut anggota Komisi Kesejahteraan Sosial DPR Hasrul Azwar, salah satu tugas penting pemerintah adalah pendataan jumlah fakir-miskin.

"Untuk itu menteri harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, sampai ke bawah ada verifikasi, ada validitasi data. Kemudian kalau fakir-miskin itu belum terdaftar dia harus aktif mendaftarkan diri ke kepala desa," katanya.

Dengan berbagai model pendataan yang kurang dapat diandalkan selama ini, program untuk kelompok miskin dan rentan kerap meleset.

Kebanggaan semu

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras, mengatakan undang-undang ini memberi amunisi lebih kuat kepada kementerian sosial untuk menggandeng berbagai instansi dan organisasi dalam verifikasi fakir-miskin setepat-tepatnya.

"Ini diamanahkan dalam undang-undang ini sekurang-kurangnya dua tahun sekali dan verifikasi itu dilakukan bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik dan kita tetapkan kriterianya secara jelas," jelas Hartono.

Kementerian Sosial akan menjadi penjuru dalam pelaksanaan UU ini, hal yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah, menurut Hartono, melalui program di berbagai kementerian.

Payung hukum untuk fakir miskin

DPR mengesahkan RUU khusus penanganan fakir miskin dengan tujuan membuat program penanganan fakir miskin lebih fokus dan terkoordinasi, lapor wartawan BBC Ervan Hardoko.

Untuk melihat materi ini, JavaScript harus dinyalakan dan Flash terbaru harus dipasang.

Putar dengan media player alternatif

Meski demikian dia tidak bisa menjelaskan secara kongkrit apa saja yang akan menjadi program nyata upaya pengentasan kemiskinan setelah UU disahkan.

Verifikasi data fakir-miskin diharapkan nanti akan membuat upaya pemusatan program menjadi lebih mudah dan rinci. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menyambut undang-undang ini namun mempertanyakan bagaimana pemerintah membuat target yang tepat agar UU ini membuat perbedaan dibandingkan berbagai program pemerintah sebelumnya.

"Kalau tidak ada perintah-perintah yang kongkrit dalam undang-undang itu dan hanya normatif, menurut saya, percuma saja ini menjadi kebanggaan semu," kata Andrianof kepada BBC Indonesia.

Menurut data kementerian sosial, saat ini terdapat 13,7 juta fakir-miskin dari 30 juta lebih warga miskin di Indonesia. DPR berharap dalam waktu satu tahun semua peraturan pemerintah penunjang undang-undang ini sudah diterbitkan sehingga undang-undang ini bisa segera diimplementasikan.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.