DPR desak sikap pemerintah soal subsidi BBM

Terbaru  4 Juli 2011 - 19:13 WIB
Kebijakan BBM bersubsidi mungkin ditunda

Pengamat berpendapat kenaikan premium Rp500 per liter sebagai yang terbaik.

DPR Indonesia meminta pemerintah segera menentukan sikap terkait kebijakan BBM bersubsidi pada tahun ini agar tidak menganggu anggaran negara.

Hal itu diperlukan karena subsidi BBM diperkirakan bisa membengkak sebesar Rp20 triliun dalam ABPN 2011 menyusul kenaikan harga minyak dunia dan penambahan kuota.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Achsanul Qosasih memperkirakan kenaikan harga minyak di atas US$100 dollar per barel membuat anggaran subsidi BBM meningkat sampai 20-30%.

Dalam APBN 2011, subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp93 triliun dengan asumsi harga minyak sebesar US$80 dolar per barel.

Untuk mencegah kenaikan subsidi BBM, Achsanul mengatakan pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan BBM bersubsidi.

"Pertama adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi dengan mengimplementasikan kajian-kajian yang sudah diberikan universitas maupun akadamisi dan juga praktisi yang sudah diberikan kepada Kementrian ESDM."

"Kedua kalau toh itu sudah dilakukan dan ternyata tidak bisa mencapai sasaran, belum kamsimal, pemeritnah seharusnya melaksanakan langkah peneysuaian," tambahya.

Bukan tahun ini

"Menaikkan harga permiun itu jauh lebih menguntungkan daripada melakukan pembatasan BBM bersubisidi."

Latif Adam

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan akan membatasi BBM bersubsidi pada April lalu, tetapi kebijakan ini tidak pernah terealisasi, dengan berbagai alasan.

Padahal menurut pengamat ekonomi dari LIPI, Latif Adam, bulan Maret-April merupakan waktu yang tepat untuk memulai pembatasan subsidi BBM karena inflasi pada bulan-bulan yang relatif rendah.

Menurut Latif, kebijakan pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi ataupun menaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi.

Bagaimanapun di antara kedua pilihan itu, maka kenaikan harga BBM akan memicu inflasi yang lebih rendah.

Dan Latif memperkirakan kenaikan Rp500 sebagai pilihan yang tepat.

"Menaikan harga permiun sebesar Rp500 itu yang paling menguntungkan karena hitung-hitungan kami kalau pemerintah menaikkan harga premium Rp 500/liter maka potensi anggaran yang bisa di-saving itu Rp11,6 triliun."

"Menaikkan harga permiun itu jauh lebih menguntungkan daripada melakukan pembatasan BBM bersubisidi."

Latif menambahkan sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah harus mempersiapkan kebijakan dalam membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan, seperti program kompensasi.

Pemerintah sendiri, melalui Menko Perekonomian, pekan lalu sudah menyatakan tidak berencana menaikkan harga BBM pada tahun ini karena alasan harga minyak dunia mulai turun dan kekhawatiran terhadap inflasi.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.