BBC navigation

MUI tidak keluarkan fatwa BBM

Terbaru  1 Juli 2011 - 12:07 WIB
spbu

MUI bantah keluarkan fatwa haram pembelian BBM bersubsidi

Majelis Ulama Indonesia membantah akan mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium.

Bantahan MUI ini disampaikan dalam keterangan pers di kantor MUI, di Jakarta Jumat (01/07/11).

Sekretaris Jenderal MUI Pusat Ichwan Sam dalam penjelasannya juga membanta fatwa haram tersebut sebagai pesanan dari pemerintah, karena sebelumnya MUI bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Padahal menurut Ichwan, pertemuan tersebut membahas kerjasama program MUI di bidang lingkungan dan energi.

''Seolah-olah MUI akan segera mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya membeli premium, apalagi terjadi setelah bertemu dengan Menteri ESDM,''

''Dan celakanya lagi di lingkungan internal juga terjadi salah paham, jadi kami perlu menjelaskan duduk persoalannya tidak seperti itu,''

''Jadi MUI belum pernah mengeluarkan fatwa haram, belum ada fatwa itu,'' tegas Ichwan.

"MUI belum pernah mengeluarkan fatwa haram, belum ada fatwa itu,"

Ichwan Sam

Wacana haram itu menurut Ichwan mengemuka karena salah persepsi atas pernyataan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin saat bertemu Menteri ESDM Senin (27/06/11) lalu.

Imbauan

Ketua MUI Ma'ruf Amin, saat dihubungi BBC Indonesia, mengatakan secara pribadi dirinya sudah menyatakan bahwa masyarakat mampu yang mengkonsumsi premium bisa dikatagorikan berdosa.

"Pemerintah menyediakan premium itu untuk masyarakat tidak mampu. Jika orang kaya yang membeli premium, maka dia mengurangi jatah orang tak mampu, hukumnya adalah dosa," kata Ma'ruf Amin.

Pemerintah, lanjut Ma'ruf, sudah mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu untuk subsidi premium. Sehingga, konsumsi premium oleh mereka yang tak berhak bisa mengacaukan anggaran pemerintah.

"Jika orang kaya ikut mengkonsumsi premium, maka jumlah premium tak cukup untuk warga tidak mampu dan pemerintah harus menambah subsidi BBM," lanjut Ma'ruf.

Dengan bertambahnya subsidi BBM, maka anggaran negara untuk sektor lain misalnya pendidikan dan kesehatan akan berkurang.

Namun, dalam praktik sehari-hari Ma'ruf menegaskan pernyataan MUI ini hanya bersifat imbauan.

"Yang harus menerapkan hukum positifnya adalah pemerintah agar premium dikonsumsi mereka yang memang berhak," tegasnya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.