Telekonferensi yang memicu kontroversi

Terbaru  25 Maret 2011 - 15:25 GMT
Abu Bakar Baasyir

Pengacara Abu Bakar Baasyir keberatan dengan telekonferensi

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) berbeda pendapat menyikapi posisi majelis hakim soal telekonferensi dalam sidang kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

KY menganggap majelis hakim terlalu memihak saat menghadirkan seorang saksi melalui telekonferensi, yang sejak awal ditolak oleh tersangka.

Dalam satu persidangan, kuasa hukum tersangka teroris Abu Bakar Baasyir pertengahan Maret memprotes keras sikap majelis hakim yang mengizinkan keterangan saksi disampaikan melalui telekonferensi.

Mereka menuntut agar saksi dihadirkan di ruangan sidang. Namun ini ditolak majelis hakim.

Baasyir melalui pengacaranya kemudian melaporkan sikap majelis hakim ini kepada Komisi Yudisial KY.

Dari kesimpulan sementara, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Suparman Marzuki, menyatakan sikap majelis hakim dalam sidang Baasyir terlalu memihak.

"Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara imparsialitas antara apa yang diajukan jaksa dan pengacara. Pengacara juga mengajukan argumen agar telekonferensi itu tidak diadakan mengingat para saksi punya pernyataan melalui surat bahwa mereka bersedia hadir," katanya.

"Pengacara mengajukan permohonan menggunakan ketentuan KUHAP yang mengatakan saksi bisa diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. Terdakwa juga siap tidak diperdahapkan dengan saksi," lanjutnya.

Lampaui kewenangan

"Mahkamah Agung bersikap benar. Itu kan materi hukum acara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan penilaian. Tugas Komisi Yudisial yang tidak menyentuh hukum ancara"

Benjamin Mangkoedilaga

Dalam persidangan, pihak jaksa penuntut beralasan, kesaksian itu digelar melalui telekonferensi, demi keamanan saksi tersebut.

Saksi dalam keterangannya memang memberatkan Baasyir. Tetapi MA menganggap sikap KY terlalu mencampuri independensi majelis hakim.

BBC Indonesia menghubungi Juru Bicara MA, Hatta Ali, namun yang bersangkutan menolak menjawab pertanyaan dengan alasan sibuk.

Tetapi mantan Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga mengatakan apa yang dilakukan KY tersebut sudah melampaui kewenangannya.

"Mahkamah Agung bersikap benar. Itu kan materi hukum acara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan penilaian. Tugas Komisi Yudisial yang tidak menyentuh hukum ancara," ujar Benyamin Mangkoedilaga.

KY dibentuk untuk mengawasi kinerja para hakim.

Namun dalam perjalanannya, komisi ini acap berbeda pendapat dengan MA yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Diduga penyebab utama dari perselisihan ini adalah belum adanya aturan teknis yang mengatur wewenang dua lembaga ini sehingga sering terjadi tumpang tindih.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.