Jemaat Ahmadiyah tidak akan ikut dialog

Terbaru  21 Maret 2011 - 11:23 GMT
demonstrasi menolak Ahmadiyah

Beberapa ormas gencar melancarkan demonstrasi menolak Jemaat Ahmadiyah

Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengatakan tidak akan menghadiri dialog dan dengar pendapat tentang keberadaan Ahmadiyah yang digelar oleh Kementerian Agama, karena tidak menghadirkan pihak-pihak yang netral.

Kementerian Agama RI mulai Selasa besok akan melakukan dialog mengenai Ahmadiyah dengan mengundang beberapa pihak, dari ormas Islam, LSM serta lembaga terkait.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, JAI, juga mempertanyakan netralitas forum tersebut.

Dalam keterangan persnya, Humas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zafrullah Ahmad Pontoh mengatakan JAI tidak menolak dialog, tetapi meminta agar sejumlah prasyarat dipenuhi oleh penyelenggara.

Salah satu syarat tersebut adalah menghadirkan institusi dan nara sumber yang netral dalam memandang kasus Ahmadiyah dan dilakukan secara terbuka.

Selain itu, JAI meminta agar dilibatkan dalam penyusunan mekanisme dialog, agar perwakilan jemaat Ahmadiyah dapat memberikan penjelasan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Tidak akan membatalkan

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah kembali menjadi bahan pembicaraan publik setelah insiden Cikeusik

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah kembali menjadi bahan pembicaraan publik setelah insiden Cikeusik

Kementerian Agama mengatakan belum mendengar keputusan JAI tersebut, dan tidak akan membatalkan rencana dialog dan dengar pendapat tentang Ahmadiyah.

Selain Ormas Islam, penyelenggara juga mengundang sejumlah tokoh seperti praktisi hukum Adnan Buyong Nasution, sejumlah organisasi non-pemerintah seperti Setara dan Wahid Institute.

Jemaat Ahmadiyah akan absen dari dialog

Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengatakan tidak akan menghadiri dialog tentang kasus Ahmadiyah karena tanpa wakil pihak yang netral.

Untuk melihat materi ini, JavaScript harus dinyalakan dan Flash terbaru harus dipasang.

Tukar format AV

Kepala Pusat Kehidupan Keagamaan Abdul Rahman Mas'ud mengatakan hasil dialog itu akan digunakan sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan dalam kasus Ahmadiyah di Kementerian Agama.

Pengamat masalah Islam dari Wahid Institute Ahmad Suaedy mengatakan sebaiknya sebelum melakukan dialog, pemerintah harus bersikap netral dalam menyikapi masalah Ahmadiyah.

Dia menambahkan banyak kelompok lain yang menimpang dari pemahaman mayoritas bukan hanya Ahmadiyah, untuk itu sebaiknya penyelesaiannya dilakukan secara hukum bukan politik seperti menerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, dan perda di sejumlah daerah.

Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perda tentang larangan Ahmadiyah yang telah dikeluarkan kini mencapai sekitar 15 buah, sejak kasus kekerasan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di Lombok 2002 lalu.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.