BBC navigation

TNI bantah terlibat 'operasi sajadah'

Terbaru  16 Maret 2011 - 19:06 WIB
Polisi jaga rumah Ahmadiyah yang diserang di Ciekusik

Polisi menjaga rumah Ahmadiyah yang diserang di Ciekusik, Pandeglang

Markas Besar TNI membantah telah memerintahkan jajaran Kodam Siliwangi melaksanakan Operasi Gelar Sajadah yang dilukiskan sejumlah media lokal sebagai ajang pengislaman kembali sekelompok pengikut Ahmadiyah.

Apa yang disebut sebagai operasi gelar sajadah atau operasi sajadah, menurut sejumlah laporan media dan anggota DPR adalah peristiwa dimana sejumlah warga yang diketahui pengikut Ahmadiyah diminta kembali membaca kalimat syahadat sebagai simbol mereka telah kembali memeluk agama Islam.

Terakhir kejadian ini disiarkan media massa Indonesia hari Selasa yang melaporkan belasan warga di Ciaruteun Udik di pinggiran Bogor dinyatakan kembali masuk Islam.

Amankan situasi

Mabes TNI membantah operasi itu pernah digelar dan mengatakan peran aparat militer sekadar mengamankan situasi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Pertama Iskandar Sitompul mengatakan Panglima TNI telah menerima penjelasan dari Pangdam Siliwangi terkait hal ini.

"Pangdam Siliwangi sudah lapor kepada Panglima TNI tidak ada operasi itu, untuk bersama-sama (bertindak dengan jajaran pemerintah lainnya) ya. Tapi untuk operasi harus bertindak demikian tidak ada," katanya.

Sejumlah laporan media yang mengutip beberapa anggota DPR antara lain mengatakan aparat Koramil setempat meminta data keluarga dan memaksa untuk menghadiri penyuluhan dan ikrar pertobatan meminta data keluarga di Sadarsari, Majalengka dan Sukabumi.

Dievaluasi

Juru bicara Jamaah Ahmadiyah Zafrullah Pontoh meminta agar Panglima TNI megevaluasi kinerja anak buahnya.

"Kalau apa yang saya pahami dari Menko Polhukam dan Panglima TNI tidak ada perintah seperti itu, tidak boleh intervensi seperti itu. Mereka hanya membantu kalau ada yang membahyakan keamanan masyarakat," jelasnya.

"Hal itu harus dilihat dari jajaran mana yang salah menerapkan atau mengartikan apa yang dicanangkan atasan mereka itu. Yang penting dievaluasi dan ditegur," katanya.

"Hal itu harus dilihat dari jajaran mana yang salah menerapkan atau mengartikan apa yang dicanangkan atasan mereka itu. Yang penting dievaluasi dan ditegur"

Zafrullah Pontoh

Namun menurut Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim tindakan lebih keras perlu dilakukan Panglima misalnya dalam bentuk sanksi terhadap aparat Kodam Siliwangi.

Ifdhal menilai bila dibiarkan, TNI bisa kembali masuk ke wilayah sipil seperti sebelum reformasi berlangsung.

"Ada godaan yang sulit diatasi TNI untuk tidak terlibat didalam peritiwa kemasyarakatan, godaan itu terus menerus memancing mereka," katanya

"Ini distimulasi kesulitan atau kegagalan kepolisian menangani konflik di dalam masyarakat dan ini mengundang pihak TNI masuk ke wilayah ini. Ini telah dinetralisir Panglima TNI dan sebenarnya harus direm," lanjutnya.

Di DPR di sela rapat dengar pendapat Menhukham Patrialis Akbar menilai kegiatan TNI di tengah warga Ahmadiyah untuk mengamankan mereka sebagai hal wajar.

Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf TNI berada di lokasi karena mereka merupakan bagian dari Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat.

Menurut pengurus pusat Ahmadiyah saat ini terdapat sekitar 500.000 penganut ajaran ini di Indonesia, sebagian besar menetap di Jawa Barat.

Link terkait

Topik Terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.