BBC navigation

Jubir Presiden: berita wikileaks 'palsu'

Terbaru  11 Maret 2011 - 15:40 GMT

Harian The Age tuding Presiden Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya.

Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan pemerintah Indonesia akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk menanggapi pemberitaan harian terbitan Australia The Age, Jumat (11/3)

Staff khusus kepresidenan, Daniel Sparingga juga mengatakan bahwa berita media Australia itu 'palsu' dan 'penuh kebohongan'.

Hari ini, The Age menurunkan berita utama soal dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa pemerintahannya.

Dugaan ini berdasarkan kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan situs wikileaks.

"Memang belum diputuskan langkah apa yang akan ditempuh apakah itu berupa hak jawab atau langkah lain. Namun yang jelas bagi publik perlu ditekankan bahwa tidak ada kebenaran dalam pemberitaan The Age itu," kata Pasha.

Pasha menegaskan pemerintah tidak menemukan fakta kebenaran dalam berita yang dirilis The Age tersebut.

"Saya sudah melakukan komunikasi kepada rekan-rekan di Australia, dan di sana hanya The Age dan Sydney Morning Herald yang merilis jadi bukan mainstream pandangan media Australia," tandas Pasha.

Namun, lanjut Pasha, ada kemungkinan pemerintah akan mempertanyakan hal ini ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

"Karena sumber The Age berasal dari wikileaks dan wikileaks mendapatkan informasinya dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, sangat pantas jika pemerintah Amerika Serikat perlu memberi penjelasan kepada publik soal hal ini," tegasnya.

"Penuh kebohongan"

Reaksi RI atas bocoran Wikileaks

Pemerintah RI meminta penjelasan Kedubes AS soal bocoran Wikileaks yang dilansir dua koran Australia, kata wartawan Sri Lestari.

Untuk melihat materi ini, JavaScript harus dinyalakan dan Flash terbaru harus dipasang.

Tukar format AV

Sementara itu staff khusus presiden di bidang politik dan komunikasi, Daniel Sparingga, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa Presiden Yudhoyono "tidak gembira" dengan pemberitaan tersebut.

Ia juga mengatakan "pemberitaan itu tak hanya palsu tapi juga penuh kebohongan".

Lebih lanjut dikatakan, "Dan kami merasa itu sebuah cara memberitakan seorang presiden yang tidak bertanggungjawab dan tidak hormat."

Daniel menyebut "isinya, setelah kami lihat kami berpandangan penuh sensasi, seronok, penuh bualan."

"Kami memiliki keyakinan publik berhak mendapat berita dan bukan seribu satu malam yang dijungkirkan-balikkan oleh dua media itu".

Daniel menjelaskan Menlu kemudian mengambil langkah untuk mendorong Kedubes AS membuat klarifikasi atas apa yang dikatakan dua media itu.

"Kami sesalkan kecerobohan dua media Australia itu, dan menganggapnya sebagai skandal pemberitaan yang memalukan karena memuat berita dengan sumber yang tidak dapat divalidisasi dan berlindung di balik kerahasiaan yang sesungguhnya penuh kontroversi."

Lindungi koruptor

Kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks mengimplikasikan adanya kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono.

Bocoran kawat rahasia ini kemudian disitir harian The Age terbitan Australia menjadi berita utamanya hari ini, Jumat (11/3).

Menurut bocoran Wikileaks itu, Presiden Yudhoyono telah campur tangan untuk memberi perlindungan untuk rekan-rekan politiknya yang diduga korup dari incaran hukum.

Salah satunya adalah melindungi Taufik Kiemas begitu dari dugaan melakukan tindak pidana korupsi di masa istrinya Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden.

Selain itu, masih menurut Wikileaks, Yudhoyono menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi saingan politik dan bahkan mengawasi para menterinya.

Tak hanya Presiden Yudhoyono yang menjadi sasaran Wikileaks, istri Yudhoyono Kristiani Herawati dan keluarganya juga berusaha memperkaya diri sendiri melalui para koneksi politiknya.

The Age, masih menyitir Wikileaks, juga menulis bahwa mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengeluarkan biaya hingga jutaan dolar Amerika yang diduga sebagai suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.