Opsi pemerintah hanya "menaikkan" BBM

Kenaikan harga BBM premium sulit dihindaari karena harga minyak dunia tinggi.

Dari ketiga opsi yang ditawarkan pemerintah ke DPR, tampaknya kecenderungan untuk memilih kenaikan Rp500 untuk BBM premium menjadi Rp5.000 per liter dapat disebut pengamat ekonomi sebagai pilihan yang realistis.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute yang mengkaji ekonomi pertambangan dan energi, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan besaran kenaikan Rp 500 ini juga sulit mengurangi defisit karena subsidi BBM yang tinggi.

"Dalam perhitungan kami Rp500 tidak cukup untuk menutup defisit sekitar Rp18 triliun karena dalam hitungan persisnya Rp600 untuk premium dan solar baru defisit bisa tertutupi," katanya.

Dua opsi lain yakni mewajibkan kendaraan pribadi beroda empat mengalihkan penggunaan premium ke pertamax dan membuat model penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali diangagp sulit dilaksanakan.

Tak bisa ditunda

Pengamat ekonomi dan peneliti senior dari Habibie Centre, Umar Juoro, juga menganggap kenaikan ini tidak bisa ditawar lagi karena beban anggaran semakin berat dan harga BBM premium menjadi tidak realistis dengan harga di pasar internasional.

Angkutan umum bisa mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah.

Pemerintah nantinya harus mampu melakukan subsidi langsung dan mengendalikan inflasi, katanya.

"Kalau dari sisi konsumen kalau kita lihat mengurangi subsidi selalu sasarannya subsidi langsung jadi bisa saja pemerintah mensubsidi langsung kepada angkutan-angkutan umum," ujar Umar Juoro.

"Terhadap inflasi dalam realitas susah kadang-kadang walaupun kenaikan Rp500 nanti implikasi inflasi lebih besar dari yang diduga," tuturnya seraya menambahkan pemerintah perlu mengendalikan inflasi ini apalagi harga pangan sedang tinggi saat ini.

Reaksi terhadap kenaikan berupa aksi protes karena beban masyarakat semakin besar diperkirakan akan bermunculan. Namun pilihan pemerintah saat ini memang tidak banyak karena semua upaya penggunaan energi alternatif seperti gas dan bahan bakar nabati sudah terlambat untuk dilakukan.

Jika tidak ada kenaikan maka beban anggaran semakin berat karena setiap kenaikan satu dollar per barrel minyak mentah Indonesia berarti tambahan Rp700 miliar subsidi dan kenaikan US$10 dollar bisa berarti sedikitnya Rp7 triliun tambahan untuk subsidi BBM premium.

Pemerintah sudah mematok US$80 per barel untuk harga BBM dalam APBN namun sekarang harga minyak mentah dunia sudah melebihi angka US$100 per barel.