BBC navigation

LBH umumkan analisa dalam serangan Ahmadiyah selama 10 tahun

Terbaru  13 Februari 2011 - 11:38 GMT
Polisi setelah serangan atas Ahmadiyah

Kapolda Banten dan Kapolres Pandeglang sudah dicopot dari jabatannya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebutkan dalam kasus-kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, kepolisian telah lalai dan membiarkan meski mengetahui adanya potensi ancaman dan penindasan.

Hal itu terungkap dalam analisa LBH atas level keterlibatan kepolisian di balik aksi-aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah selama sepuluh tahun belakangan, 2001-2011.

Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, menjelaskan kepada BBC Indonesia dalam beberapa peristiwa ada aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran-pelanggaran karena bekerja secara tidak terukur dan tidak profesional."

"Alasan ketidakprofesionalan itu, kami duga adalah polisi itu selalu gamang berhadapan dengan desakan atau paksaan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang anti Ahmadiyah."

"Kegamangan itu bisa disebut sebagai sebuah persetujuan diam-diam karena polisi tidak berani menolak atau mencegah berdasarkan hukum dorongan-dorongan untuk pembubaran atau aktifitas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini."

Beberapa peristiwa yang dianalisa LBH antara lain adalah pengrusakan masjid dan rumah di Manis Lor tahun 2010, Parung 2005, dan Makassar 2011.

Penyelidikan hukum

"Atas beberapa hal peristiwa yang terjadi itu, sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap tugas di sana makaa kepala kepolisian di sana dan kepala kepolisian daerah diganti. Ada sistem yang tidak berjalan."

Kombes Boy Rafli Amar

Dalam insiden penyerangan di Cikeusik -yang sedikitnya menewaskan tiga orang- LBH menyimpulkan bahwa rencana serangan, SMS teror dan lainnya telah diketahui oleh polisi dan Koramil seminggu sebelumnya, yang kembali marak tiga hari sebelum serangan.

"Pengorganisasian dan pemobilisasian aparat keamanan itu kan berada di pundak Kapolres, dan Kapolres tidak hadir di situ dan tidak ada mobilisasi dari Kapolres maupun Kapolda untuk merespon ancaman yang sudah jauh-jauh hari mereka ketahui," jelas Nurkholis Hidayat.

LBH juga berpendapat dua truk pasukan Pengendalian Massa atau Dalmas tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

"Tidak ada formasi kepolisian dalam mencegah massa ketika massa datang. Tidak ada tembakan peringatan, tidak ada bunyi mikrofon peringatan dari polisi sesuai dengan protap yang biasa dilakukan terhadap massa yang akan melakukan anarki. Protap-protap itu tidak dijalankan, seperti yang kami lihat di kamera.

Menurut Nurkholis Hidayat, harl tersebut terjadi karena kegamangan kepolisian sehingga cenderung melakukan pembiaran.

Dan LBH mengharapkan kasus-kasus ini sebaiknya tidak berhenti dengan pencopotan pejabat kepolisian setempat tapi juga harus diikuti dengan penyelidikan sesuai dengan kode etik maupun penyelidikan hukum.

Serangan Ahmdiyah di Pandeglang

LBH menyimpulkan polisi tidak melaksanakan protap yang semestinya.

"Penyelidikan ini harus dilakukan oleh Komnas HAM, tidak hanya oleh kepolisian. Komnas HAM melakukannya atas dasar mandat UU 26/2000 tentang pelanggaran HAM berat."

Pencopotan Kapolda

Juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, membantah keras tudingan bahwa polisi melakukan pembiaran dalam setiap kasus kekerasan.

"Kalau kejahatan tidak ada pembiaran. Jika terjadi kriminalitas maka tugas kepolisian untuk memproses secara hukum dengan tuntas."

"Itu kan pantauan mereka. Polisi telah mengupayakan semaksimal pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya," tegas Kombes Boy Rafli Amar menanggapi laporan LBH.

Akan halnya dengan dugaan protap yang tidak dilakukan pada saat insiden serangan Ahmadiyah di Cikeusik, Provinsi Banten, Boy menyatakan sudah diambil tindakan.

"Atas beberapa hal peristiwa yang terjadi itu, sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap tugas di sana maka kepala kepolisian di sana dan kepala kepolisian daerah diganti. Ada sistem yang tidak berjalan."

Akhir pekan, Jumat 11 Februari, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mencopot Kepala Polda Banten, Brigjen Agus Kusnadi, serta Direktur Intelkam Polda Banten, Kombes Adityawarman, dan Kepala Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Besar Fauzy Rasyad.

Link terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.