Terbaru  23 November 2010 - 08:06 GMT

Anggota DPR ragukan opsi pembatasan BBM bersubsidi

Suasana SPBU

Upaya pembatasan BBM bersubsidi menimbulkan kerumitan teknis

Usulan pembatasan BBM yang akan dibawa pemerintah ke DPR diragukan oleh anggota Komisi Energi.

Dalam rapat di Kantor Menteri koordinator Perekonomian Selasa (23/11), pemerintah seperti ditulis sejumlah media menyiapkan dua opsi untuk dirundingkan dengan Komisi Energi DPR.

Opsi pertama mencabut seluruh hak subsidi BBM untuk kendaraan milik pribadi kecuali untuk sepeda motor, angkutan umum, dan nelayan, sementara opsi kedua membedakan penerima subsidi sesuai jenis kendaraan.

Hanya kendaraan yang dibuat tahun 2005 ke bawah yang boleh mendapat subsidi.

Pemerintah berharap dapat menghemat subsidi karena kendaraan yang dibuat di atas 2005 akan terpaksa mengkonsumsi BBM nonsubsidi, yang antara lain diproduksi Pertamina dengan merek dagang Pertamax.

Opsi inilah yang menimbulkan pertanyaan anggota DPR.

"Pembatasan subsidi BBM ini sudah berulang kali diminta ke DPR untuk persetujuan, tapi setiap kita minta seperti apa rencana detil teknisnya pemerintah akhirnya tidak bisa menjelaskan,"kata Ismayatun dari Komisi VII yang membidangi masalah energi.

Kendala teknis

Bagaimana petugas bisa tahu dari jutaan kendaraan itu, ini kendaraan tahun 2005 ke atas atau ke bawah

Ismayatun

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mencontohkan bila opsi kedua dipilih, akan muncul kerumitan teknis yang bakal sulit diatasi petugas di lapangan.

"Bagaimana petugas bisa tahu dari jutaan kendaraan itu, ini kendaraan tahun 2005 ke atas atau ke bawah?" tukasnya.

Sementara ini pemerintah menyebut penggunaan stiker, selang khusus di SPBU, hingga kartu pintar BBM sebagai pilihan cara mengoperasikan aturan baru ini nanti.

Namun menurut Ismayatun, persoalan lain akan muncul di daerah-daerah yang selama ini baru punya stasiun bahan bakar bersubsidi.

"Bagaimana kalau belum ada SPBU Pertamax di daerah itu? Apa infrastrukturnya sudah siap," tambah Ismayatun.

Meski telah diberitakan memilih dua opsi untuk diajukan pada DPR, pemerintah sampai kini belum secara resmi menjelaskan bagaimana dua opsi itu nanti dipraktekkan di lapangan.

Kepada para wartawan di Jakarta, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah bertekad memberlakukan aturan baru ini mulai tahun depan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.