Terbaru  9 Juni 2010 - 04:49 GMT

Pengawas Century DPR panggil penegak hukum

Tim pengawas Century DPR

Kasus Century dibahas di DPR sejak tahun lalu

Tim Pengawas kasus BanK Century kembali memanggil Komisi Pemberantas Korupsi, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terkait upaya pengusutan dugaan penyimpangan dalam penyelamatan bank senilai Rp 6,7 triliun tersebut.

Sesaat setelah pertemuan dimulai, masing-masing lembaga melaporkan kemajuan yang sudah dilakukan sejak DPR membuat rekomendasi resmi terkait upaya pengusutan dugaan korupsi dalam penyelamatan Century.

Jaksa Agung Hendarman Supandji melaporkan bahwa kuasa hukum dua buron mantan pemilik sekaligus pemegang saham pengendali Bank Century, RafatAli Rizfi dan Hisyam Al Waraq, menawarkan mengembalikan uang negara yang disetorkan untuk Century.

Hendarman mengatakan, kedua buron kini dijadikan terdakwa dalam sidang secara in absentia karena tak kunjung hadir dalam pemeriksaan maupun persidangan.

Sidang sudah dimulai sejak 18 maret lalu.

Dari Kepolisian, Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri melaporkan masih ada kendala terkait kesediaan data dan dokumen untuk mengusut kasus.

Hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi pada penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek

M Yasin

Sementara dalam laporan KPK, Wakil Ketua M Yasin mengatakan bahwa penyidik KPK belum melihat ada unsur korupsi dalam penyelamatan Century.

"Hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi pada penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek,"kata Yasin.

Pernyataan ini segera mendapat tanggapan keras dari sejumlah anggota Fraksi Golkar yang meluapkan kekecewaan mereka.

Anggota Fraksi Golkar menyatakan menantang KPK untuk gelar perkara kasus ini dan mencari bukti adanya korupsi. Dalam temuannya menurut DPR ada 60 indikasi pelanggaran berbau korupsi dalam kasus ini.

"Alangkah kaget ketika KPK mengatakan indikasi pun belum ditemukan," kata anggota Golkar, Haeruman Harahap.

DPR menelurkan rekomendasi kasus Century setelah membentuk Panitia Khusus yang mendalami perkara ini hingga empat bulan.

Termasuk dalam rekomendasi itu adalah agar KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengusut dugaan korupsi dalam kasus.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.