Terbaru  27 Mei 2010 - 15:54 GMT

Walhi ragukan komitmen pemerintah

Hutan di Indonesia

Walhi khawatir pemerintah justru mengeluarkan banyak izin sebelum moratorium berlaku

Indonesia sepakat untuk menghentikan pemberian izin penebangan hutan selama dua tahun mulai tahun 2011 dalam letter of intent atau nota kesepakatan yang dicapai dengan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam letter of intent itu, Norwegia berjanji memberikan satu miliar dolar untuk mendanai program-program pengawasan dan pelestarian hutan Indonesia.

Direktur kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Teguh Surya menyambut baik letter of intent atau LOI tetapi meragukan komitmen pemerintah soal moratorium ini, mengingat departemen kehutanan saat ini justru tengah membahas kemungkinan membuka kembali keran ekspor kayu gelondongan atau log bersama DPR.

Selain itu, menurut Teguh, departemen kehutanan sepanjang tahun 2010 ini juga mengeluarkan dua peraturan pemerintah menyangkut hutan yang menimbulkan kontroversi.

Kedua peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang tatacara perubahan dan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Melihat kenyataan ini, Teguh mengkhawatirkan departemen kehutanan justru akan secara besar-besaran mengeluarkan izin penebangan hutan sebelum keputusan menghentikannya tahun 2011 benar berlaku.

Tindak lanjut Kopenhagen

Indonesia dan Norwegia menandatangani letter of intent Rabu malam di Oslo. Penandatanganan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Oslo untuk menjadi ketua bersama pertemuan multilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg tentang perubahan iklim dan kerusakan hutan yang dimulai Jumat (28/5).

Agus Purnomo, kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim yang berada di Oslo mengatakan kepada BBC, kesepakatan bilateral Indonesia-Norwegia ini merupakan bagian dari program PBB untuk pengurangan emisi akibat kerusakan hutan di negara berkembang, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD).

Agus Purnomo mengatakan bantuan ini akan dimulai dari pembentukan lembaga dan institusi keuangan untuk mengelola dana bantuan, uji coba REDD di satu atau dua provinsi sebagai langkah untuk menuju pengurangan emisi secara nasional.

"Kegiatan ini adalah upaya pengurangan emisi yang bersumber dari perusakan hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan konversi dari lahan gambut," kata Agus

Setelah penandatangan Letter of Intent ini akan ada sejumlah pertemuan lagi antara kedua belah pihak untuk membicarakan langkah penyaluran dana dan juga lokasi proyek percontohan.

Namun Agus menolak menyebutkan sejumlah tempat yang kemungkinan akan menjadi proyek percontohan pertama.

Dalam pertemuan Kopenhagen, negara-negara maju sepakat untuk menyediakan dana sebesar US$ 30 miliar dari tahun 2010-2012 untuk membantu negara berkembang memerangi pemanasan global.

Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Inggris, dan Norwegia sepakat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang sebesar US$ 3,5 milyar untuk menyelamatkan hutan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.