Terbaru  19 April 2010 - 04:02 GMT

Sidang MK soal UU penodaan agama

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang

Mahkamah Konstitusi hari ini (19/4) akan mengambil putusan terhadap gugatan uji materi terhadap UU nomor 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama.

Situs resmi lembaga itu menyebut persidangan akan dimulai pada 14.00 WIB.

Sebelumnya sejumlah lembaga dan perseroangan menggugat UU ini karena menilai negara terlampau jauh dalam mencampuri soal kepercayaan warganya.

Mereka yang menggugat keberadaan UU ini diantaranya adalah mantan Presiden keempat RI Abdurahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardja, YLBHI, Imparsial, PBHI dan Elsam.

Sejumlah saksi ahli telah dihadirkan oleh mereka yang melakukan uji materi terhadap UU ini seperti mantan ketua PP Muhamadiyah Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno dan Luthfi Assyauknie.

Dukungan terhadap pencabutan UU ini datang dari kelompok agama minoritas di Indonesia.

Konfrensi Wali Gereja Indonesia lembaga yang menaungi penganut Katolik melalui juru bicaranya, Benny Sutrisno mengatakan mengatakan UU itu sudah tidak tepat lagi karena dikeluarkan tahun 1965 ketika perlawanan terhadap komunisme sedang gencar-gencarnya dan masyarakat sipil masih lemah.

Alasan lainnya dalam konstitusi Republik Indonesia negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan seseorang.

Sikap Pemerintah

Dalam pendapatnya di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di persidangan sebelumnya Pemerintah menginginkan agar UU ini tetap diberlakukan ntuk menjaga agar tidak terjadi benturan antar umat beragama.

Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Patrialis Akbar meminta MK menolak gugatan uji materi terhadap UU tersebut.

Uji material ini menurut Patrialis juga mengatakan bisa menimbulkan ketidakharmonisan dan akan berpengaruh terhadap kerukunan beragama di Indonesia bila dikabulkan.

Sikap senada dikemukan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang menyebut jika gugatan untuk mencabut pasal penodaan agama dikabulkan, persoalan agama akan menjadi sensitif dan dapat menimbulkan konflik bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam sidang sebelumnya sejumlah aksi mendukung sikap pemerintah sempat berlangsung di luar gedung Mahkamah Konstitusi, salah satu aksi tersebut dimotori oleh Front Pembela Islam.

Polisi mengatakan massa dari beberapa kelompok tampak mendekati lokasi gedung MK menjelang sidang hari Senin (19/4).

Ketua Majelis Hakim MK yang akan memutus sidang uji materi hari Senin, Mahfud MD memastikan keputusan akan diambil berdasarkan bukti-bukti di persidangan.

MK tak pernah bisa ditekan oleh kelompok apa pun dan dengan cara unjuk rasa yang bagaimanapun

Mahfud MD

Dia menambahkan, hakim konstitusi akan mengabaikan hal-hal yang terjadi di luar persidangan.

“MK tak pernah bisa ditekan oleh kelompok apa pun dan dengan cara unjuk rasa yang bagaimanapun. MK hanya mendasarkan diri pada ketentuan UUD 1945 dan fakta hukum yang muncul di persidangan,” tegas Mahfud seperti dikutip dari situs resmi lembaga tersebut.

Menurut Mahfud, putusan MK dibuat bukan berdasarkan pihak mana yang mendapat dukungan lebih banyak atau pihak mana yang tidak mendapat dukungan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.