Terbaru  23 Maret 2010 - 11:04 GMT

Presiden berhak pertahankan Menkeu

Meski dinilai bersalah Menkeu Sri Mulyani tidak dicopot dari jabatannya

Anggota Pansus Hak Angket Bank Century mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tidak menonaktifkan pejabat yang dianggap bersalah dalam pengucuran dana talangan Bank Century.

Salah satu anggota pansus, Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI Perjuangan menilai keputusan presiden yang tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara.

"Kalau demikian kondisinya kita tunggu saja proses peradilannya. Pertanyaannya adalah saat ini penyelidikan baru di tingkat KPK. Nah bagaimana di jajaran pemerintah sendiri," kata Ganjar.

Dari rekomendasi pansus soal penegakan hukum, lanjut Ganjar, seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden Yudhoyono.

"Kalau memang dia tidak mau ada dua alasan. Terhadap wakil presiden tidak ada kewenangan presiden sedikitpun untuk mencopot wakil presiden, tapi terhadap menteri dan pejabat eksekutif presiden sebenarnya bisa," lanjut Ganjar.

Jika kemudian presiden tidak juga menonaktifkan Sri Mulyani, maka Ganjar menegaskan presiden akan menanggung beban politik besar sendirian.

Ganjar mengatakan rekomendasi DPR bersifat politis dan seharusnya direspon dengan keputusan politik, sementara proses hukum terus berjalan.

Polisi bantah lamban

Lebih jauh Ganjar menilai proses hukum kasus Century telah dilakukan KPK sedangkan penyelidikan oleh kejaksaan dan kepolisian tak mengalami kemajuan.

Ke depan DPR harus berhati-hari mengeluarkan rekomendasi, saran dan sebagainya. Agar tidak mengalami degradasi nilai dalam proses ketatanegaraan

Irman Putra Sidin

Tetapi pernyataan Ganjar itu dibantah kepolisian dengan menyatakan penyelidikan kasus Century masih berlangsung antara lain kasus surat kredit fiktif yang melibatkan seorang anggota DPR.

"Ada yang harus memenuhi petunjuk jaksa seperti kasus LC fiktif itu sedang kita laksanakan. Sementara yang lain masih harus melalui proses penyelidikan lain. Mulai proses merger hingga pengucuran bail out ada tidak unsur-unsur melawan hukum yang ranahnya pidana umum," papar Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan presiden bisa saja tidak menonaktifkan menteri keuangan meskipun diminta DPR sesuai rekomendasi Pansus Hank Angket Century.

"Makanya ke depan DPR harus berhati-hari mengeluarkan rekomendasi, saran dan sebagainya. Agar tidak mengalami degradasi nilai dalam proses ketatanegaraan. Karena ketika tidak dilaksanakan maka tidak ada paksaan yang bisa memaksa presiden untuk menjalankan rekomendasi," kata Irman.

Irman menambahkan proses hukum kasus Century ini sudah masuk ranah kejaksaan, kepolisian serta KPK bukan lagi ranah politik.

Sementara dari sisi hukum, kata Irman, soal penonaktifan pejabat sudah diatur dalam undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah melalui Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan pejabat yang dianggap terlibat dalam sebuah kasus hukum tidak akan dicopot sampai dinyatakan bersalah di pengadilan

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.