North Korea holds military drills

  • 7 Maret 2013
North Korea's soldier
Tensions have been rising on the Korean Peninsula after North Korea's latest nuclear bomb test.

Belajar Bahasa Inggris di BBC Indonesia sambil membaca berita dalam dua bahasa, tentang latihan militer Korea Utara serta seruan PBB atas pencabutan undang-undang pemfitnahan dan kemurtadan.

North Korea holds military drills

The South Korean defence ministry says North Korea's air, sea, and land forces are carrying out fresh training exercises, and are making preparations for more. A spokesman warned that the exercises could turn threatening at any moment, and said the South Korean military was watching them very closely.

South Korea and the United States are already engaged in their own annual large-scale military exercises, involving 13.000 personnel.

Tensions have been rising on the Korean Peninsula after North Korea's latest nuclear bomb test, and the UN Security Council continues to consider punitive action in retaliation.

Korea Utara menggelar latihan militer

Kementerian Korea Selatan mengatakan angkatan udara, laut, dan darat Korea Utara sedang melakukan latihan yang baru dan melakukan persiapan untuk latihan lainnya.

Seorang juru bicara memperingatkan latihan itu bisa menjadi ancaman kapan saja dan mengatakan militer Korea Selatan mengamatinya dengan amat cermat.

Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang terlibat dalam latihan militer tahunan berskala besar dengan melibatkan 13.000 personel.

Ketegangan meningkat di Semenanjuk Korea setelah uji coba bom nuklir Korea Utara terbaru dan Dewan Keamanan PBB terus mempertimbangkan tindakan hukuman sebagai balasannya.

Blasphemy and apostasy laws

The United Nations Human Rights Council has received a report recommending that countries with blasphemy and apostasy laws should repeal them.

In his report, the UN special rapporteur on freedom of religion, Heiner Bielefeld, said such laws were unsound because they could be used to suppress freedom of speech and the rights of people belonging to minority faith communities.

Some Western countries have blasphemy laws but these are rarely used. In some Muslim nations, notably Saudi Arabia and Pakistan, blasphemy carries the death penalty.

Undang-undang pemfitnahan dan kemurtadan

Dewan Hak Asasi PBB sudah menerima laporan yang menyarankan negara-negara yang memiliki undang-undang pemfitnahan dan kemurtadan agar mencabutnya.

Dalam laporannya, pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama, Heiner Bielefeld, mengatakan undang-undang seperti itu tidak masuk akal karena bisa digunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan hak pengikut komunitas agama minoritas.

Beberapa negara Barat memiliki undang-undang pemfitnahan namun amat jarang digunakan. Di beberapa negara Muslim, khususnya Arab Saudi dan Pakistan, pemfitnahan dapat diganjar dengan hukuman mati.