Mulai pekan ini, Inggris dilanda 'demam' obor Olimpiade London 2012. Setelah tiba di pangkalan Angkatan Udara di pantai barat Inggris, Jumat 18 Mei, dimulailah pawai obor yang akan berlangsung hingga acara pembukaan 27 Juli nanti.

Sebanyak 8.000 pembawa obor ikut dalam estafet tersebut, salah satunya adalah perenang paralympic Indonesia, Stephanie Handojo. Walau tidak ikut dalam Paralympic 2012, dia terpilih membawa obor di Nottingham, Inggris bagian utara, pada tanggal 28 Juni nanti.

Karena masih pekan-pekan awal, semangat media untuk meliputnya juga masih tinggi. BBC, misalnya, menyediakan waktu tertentu untuk siaran langsung dan pulang kantor, ketika mengambil koran sore gratis, ada berita tentang pawai obor tersebut. Besok paginya, ketika membeli koran di stasiun kereta api, juga masih ada berita tentang pawai obor. Bagaimanapun saya menduga pekan depan, beritanya akan mulai mereda.

Tak semua mendukung
Demam obor olimpiade jelas bisa dipahami sepenuhnya. Di mana pun, pesta olahraga ini pasti menjadi kehebohan. Apalagi di Inggris, yang praktis sudah lama tidak menggelar peristiwa olahraga internasional yang bergengsi.

Salah satu negara besar di dunia ini terakhir kali menggelar olimpiade pada tahun 1948 atau 64 tahun lalu. Sedangkan Piala Dunia pada tahun 1966 atau sekitar 46 tahun lalu. Saat itu pulalah, Inggris untuk pertama kalinya meraih Piala Dunia, setelah mengalahkan Jerman di final 4-2.

Olimpiade dan Piala Dunia merupakan dua kegiatan olah raga yang selalu menjadi perhatian di seluruh dunia dan bisa dipahami jika Sebuah jajak pendapat pertengahan April, memperlihatkan 64% dari 2007 responden mengatakan mereka membayar terlalu mahal untuk penyelenggaran olimpiade. Proporsi itu lebih tinggi dari kelompok yang mengatakan pengeluaran itu tepat dan membawa keuntungan untuk Inggris Raya, yaitu sebesar 55%.

Salah rute
Di sebuah negara demokrasi seperti Inggris Raya, saling beda pendapat itu tentu sudah soal biasa. Tapi sedikit tidak biasa, ketika Rabu 23 Mei, pawai obor melenceng dari rute yang sudah disiapkan.

Kejadiannya di pinggiran kota Bristol, di Inggris barat daya. Obor berbelok di jalan yang salah dan sempat sekitar sepuluh menit ke luar rute sebelum masuk lagi ke rute semestinya. Lucu juga rasanya, karena kalau Anda lihat siaran pawai obor, amat kecil kemungkinan salah rute.

Bukan hanya dikawal, juga orang-orang di tepi jalan. Tapi mungkin karena suasananya yang meriah, dan semua tepi jalan dipenuhi orang, pembawa obor sempat bingung. Serunya lagi, semuanya senang-senang saja. Bahkan sebagian besar orang mungkin tidak tahu kalau obor salah rute kalau tidak diberitakan di media.

Itu bukan insiden pertama. Hari Senin, api di obor sempat padam. Sempat terjadi kepanikan karena acara itu disaksikan banyak orang dan diliput berbagai media. Tapi kemungkinan itu tampakmnya sudah diantisipasi karena di dalam bus ada obor yang terus menyala. Panitia mengatakan karena angin yang terlalu kuat.

Tapi yang paling seru adalah penjualan obor olimpiade di situs lelang internet Ebay. Pada hari ketiga pawai obor, sudah ada obor yang terjual seharga £150.000, atau sekitar Rp2,1 miliar.

Setiap pembawa obor memang dibolehkan membeli obor yang mereka bawa dengan harga potongan. Walau harga pembuatan obor sekitar £495, pembawa obor bisa membelinya setelah melakukan estafet dengan harga harga lebih murah dari setengah, £215.

Maksudnya sebagai kenang-kenangan, tapi rupanya ada juga yang melihatnya sebagai peluang ekonomi, walau salah seorang pembawa obor yang menjualnya di Ebay menegaskan pendapatan penjualan obor itu semata-mata untuk kepentingan yayasan sosial.

• Tandai
• del.icio.us |
• Digg |
• Google |
• Facebook |
• MySpace
• - Apakah ini?

Apakah Anda pernah membayangkan pegawai pengamanan swasta menggantikan tugas-tugas polisi, misalnya berpatroli di jalan atau tempat-tempat umum? Atau menyelidiki kasus-kasus kejahatan?

Pemandangan staf perusahaan pengamanan swasta berpatroli di jalan-jalan di London memang belum saya temui secara langsung, namun dari surat pembaca di koran Metro hari Jumat (18/5), mungkin pemandangan tersebut bisa menjadi hal yang lumrah.

Oliver Lynton yang tinggal di London menulis bahwa ia telah melihat pegawai perusahaan pengamanan swasta berpatroli di tempat-tempat umum, sesuatu yang sangat ia sayangkan.

Lynton mengatakan polisi dilatih untuk menjadi penegak hukum dan aparat yang membantu menjaga ketertiban umum. Yang lebih penting lagi, kata Lynton, karena digaji oleh negara, lebih tepatnya uang pajak rakyat, semua anggota polisi wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat.

Sementara pegawai perusahaan pengamanan swasta tentu pertanggungjawabannya ke perusahaan, bukan rakyat.

Ia juga menyebut derajat profesionalisme yang berbeda antara polisi dan pegawai pengamanan swasta. Di mata Lynton, polisi memiliki kemampuan dan pemahaman yang tinggi tentang hukum, sedangkan pelatihan yang diterima para pegawai swasta tidak sebanyak polisi reguler.

Dua penulis lain di koran Metro, ST Vaughan yang tinggal di Birmingham dan Patrick Richardson di Lancashire memiliki pendapat yang hampir sama. Keduanya menyayangkan alih daya (outsourcing) tugas-tugas polisi ke perusahaan swasta.

Alih daya ini ditempuh beberapa kepolisian wilayah di Inggris sebagai dampak dari kebijakan pengetatan anggaran pemerintah.

Seperti halnya badan-badan pemerintah lain, polisi diminta mengurangi belanja sebesar 20%.

Di lapangan, pengurangan belanja hingga 20% antara lain diwujudkan dalam bentuk pengurangan jumlah anggota, penutupan kantor layanan masyarakat, hingga alih daya tugas polisi.

Kepolisian di wilayah West Midlands dan Surrey telah membuka tender, yang memungkinkan perusahaan swasta menjalankan tugas-tugas polisi di kedua wilayah tersebut. Pegawai perusahaan swasta yang menang tender nantinya akan menjalankan tugas-tugas polisi dalam menjaga ketertiban umum.

Yang membedakan adalah para pegawai swasta ini tidak bisa menangkap tersangka. Untuk yang satu ini harus dilakukan anggota polisi reguler.

Dikecam federasi polisi

Langkah kepolisian West Midlands dan Surrey mungkin akan diikuti oleh kepolisian-kepolisian lain, apalagi bila diketahui upaya tersebut meringankan masalah keuangan yang dihadapi polisi.

Namun alih daya ini dikecam Partai Buruh yang beroposisi.

Menteri Dalam Negeri bayangan, Yvette Cooper, mengatakan dirinya sangat khawatir dengan langkah polisi menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka ke perusahaan-perusahaan swasta.

Ketua komisi urusan dalam negeri di parlemen, Keith Vaz, juga mengatakan tidak setuju 'privatisasi' polisi.

Polisi sendiri tidak satu suara. Simon Reed, pengurus federasi kepolisian Inggris, mengatakan melibatkan swasta untuk menjalankan tugas-tugas polisi adalah langkah yang berbahaya.

Reed mengatakan prioritas pegawai perusahaan pengamanan swasta adalah mencari keuntungan, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Jangan dilupakan juga bahwa mereka akan bertanggung jawab ke para pemegang saham, bukan rakyat," kata Reed.

Langkah pemerintah menerapkan penghematan besar-besaran bisa dipahami jelas bukan pilihan yang mudah. Bisa dipahami pula kebijakan tersebut ditentang banyak orang.

Menghadapi defisit anggaran, pemerintah Inggris (dan pemerintah lain di Eropa) kemudian menerapkan pengetatan anggaran yang diimplementasikan dalam bentuk menaikkan pajak dan mengurangi belanja.

Cuma, dalam pikiran rakyat kebanyakan, mengganti Pak Polisi dengan pegawai swasta mungkin dinilai terlalu berlebihan.

• Tandai
• del.icio.us |
• Digg |
• Google |
• Facebook |
• MySpace
• - Apakah ini?

Kepolisian Metropolitan London selama enam tahun belakangan menghabiskan £8,9 juta untuk membayar ganti rugi akibat perilakunya yang diprotes warga. Kalau kita tukar ke mata uang rupiah, nilainya kira-kira mencapai Rp130 miliar lebih.

Jika dirinci, untuk tahun 2010-2011 saja Kepolisian London -yang kantornya dikenal dengan nama Scotland Yard di pusat kota London- membayar £1,8 juta untuk 205 keluhan yang diajukan. Dari seluruh kasus itu, 72 merupakan gugatan yang diselesaikan di luar pengadilan, lantas £600.000 untuk 128 kasus yang masih berupa ancaman gugatan namun berhasil diselesaikan, dan lima dalam bentuk keputusan pengadilan.

Angka-angka itu dan juga kasusnya diperoleh BBC berdasarkan UU Kebebasan Informasi.

Saya yakin -sama seperti saya- Anda ingin tahu kasus-kasus apa saja yang menjadi sumber dari pembayaran ganti rugi itu.

Upaya besar
Jelas amat beraneka ragam, salah satunya adalah yang menimpa Loraine, seorang perempuan berusia 30 tahun yang tinggal di London. Tahun 2003 dia ikut unjuk rasa Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2003 dengan membawa gendang karena bergabung dengan pengunjuk rasa kelompok musik samba.

Belakangan unjuk rasa berkembang menjadi kerusuhan dan memutuskan untuk ke luar dari barisan pengunjuk rasa. Anehnya polisi yang bertugas tidak mengizinkan dia untuk ke luar dari barisan pengunjuk rasa yang sudah dikepung.

Dia malah dijatuhkan ke tanah dan dikunci di bagian leher sambil dibawa ke mobil tahanan. Alasan penangkapannya adalah karena dianggap tidak mau membubarkan diri dari kelompok unjuk rasa.

Lorraine marah besar dan menuntut permintaan maaf dari polisi. Awalnya tidak ada tanggapan namun dia tidak menyerah dan setelah enam tahun, Lorraine akhirnya mendapat permintaan maaf yang dia harapkan, plus ganti rugi sebesar £25.000.

Menimpa penasehat hukum
Kasus lain justru menimpa seorang penasehat hukum, Colin Challenger. Dia ditangkap polisi di luar gedung pengadilan tinggi karena dianggap pengunjuk rasa yang melanggar hukum.

Yang lebih parah, polisi mengambil tabung insulinnya sehingga penderita penyakit gula itu sempat koma. Sebagai orang yang sudah berulang kali berurusan dengan hukum, dia meminta pertanggung jawaban polisi, dan ternyata bukan pekerjaan mudah. Padahal dia sudah bekerja sebagai penasehat hukum selama 40 tahun.

"Saya bisa mendapatkan permintaan maaf karena saya tahu pengacara mana yang sebaiknya saya hubungi dan saya mampu membayar mereka," kenang Challenger.

Perjuangannya membutuhkan waktu satu setengah tahun dan dia mendapat ganti rugi sebesar £100.000, yang seluruhnya disumbangkan ke lembaga amal.

"Orang bisa di jalanan mungkin akan amat, amat, amat kesulitan," tambahnya.

Walau susah untuk mengajukan keluhan terhadap polisi di Inggris, sudah terbukti bisa juga diwujudkan.

Kompolnas
Saya yakin di Indonesia, sistem untuk menyampaikan keluhan atas perilaku polisi yang keliru juga sudah tersedia. Bahkan sudah ada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, yang salah satu wewenangnya jelas-jelas disebut, "menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada presiden."

Dan ada beberapa kasus gugatan atas polisi, antara lain seorang anak yang masih di bawah umur mendapat perlakuan yang buruk dari polisi maupun sehubungan dengan tewasnya dua orang anak laki-laki di rumah tahanan di Sijunjung Sumatera Barat.

Keputusan akhir dari dua kasus itu masih belum jelas, tapi -baik di Inggris maupun di Indonesia atau di negara lainnya- jelas bahwa polisi penegak hukum bisa bebas untuk bertindak semena-atas nama ketertiban umum.

• Tandai
• del.icio.us |
• Digg |
• Google |
• Facebook |
• MySpace
• - Apakah ini?